Pantau Flash
Sulitnya Klaim Asuransi Masuk 10 Besar Keluhan Konsumen Indonesia
4 Bocah Jadi Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Kota Batu
Bukan Erick Thohir, Gojek Justru Tarik Boy Thohir untuk Isi Kursi Komisaris
Kemenpora-PASI Saring Atlet Berprestasi di ASG untuk SEA Games
Kabar Buruk, PHK Pekerja Nissan Bertambah Hingga 10.000

Apa Bisa 'Reinkarnasi' Dewan Penerbangan Hapus Bagasi Berbayar?

Headline
Apa Bisa 'Reinkarnasi' Dewan Penerbangan Hapus Bagasi Berbayar? Pengamat Penerbangan yang juga merupakan mantan KSAU, Marsekal (purn) Chappy Hakim (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Pengamat Penerbangan yang juga merupakan mantan KSAU, Marsekal (purn) Chappy Hakim mengatakan, bahwa tidak cukup bila hanya lembaga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menangani permasalahan pernerbangan komersil seperti harga tiket melambung tinggi hingga bagasi pesawat berbayar. 

Menurutnya, pemerintah harus menghidupkan kembali satu lembaga yang mewadahi bukan hanya penerbangan komersil tetapi juga penerbangan militer yakni Dewan Penerbangan.

"Dalam pengertian ini, dewan penerbangan dibutuhkan dalam konteks penyelenggaraan nasional secara aviation yang tidak hanya terdiri dari penerbangan komersil dan penerbangan militer dalam konteks keamanan nasional. Tetapi berkaitan juga dengan publisher bisnis dan bisnis," ujar Chappy dalam sebuah diskusi yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).

Baca juga: Jasa Pengiriman Barang Klaim Tetap Gunakan Kargo Udara Walaupun Mahal

Menurutnya dengan dihidupkannya kembali Dewan Penerbangan akan menghilangkan kebijakan secara sepihak oleh maskapai seperti menaikan harga ataupun penerapan bagasi berbayar. Dengan Dewan Penerbangan kebijakan tersebut akan lebih dulu digodok sebelum benar-benar bulat dikeluarkan dan baru akan diajukan ke pemerintah.

"Sehingga policy di tingkat pemerintah dapat mengakomodir kepentingan seluruhnya. Dalam artian bahwa masalah-masalah seperti bagasi berbayar itu tidak akan muncul dalam konteks apabila di tingkat kebijakan pemerintah sudah menerima saran seperti itu (dari Dewan Penerbangan)," ungkapnya.

Baca juga: Populasi Penduduk Didominasi Manula, Jepang Darurat Tenaga Kerja

Lebih lanjut, Chappy menilai dengan ditampungnya dan digodok lebih dulu kebijakan  dari para stakeholder terkait bagaimana penyelesaian masalah dalam dunia penerbangan di Dewan Penerbangan, maka hal itu akan menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah di dunia penerbangan.

"Policy terbaik adalah kita harus mulai memikirkan di tingkat nasional itu ada dewan penerbangan. Karena kita harus menampung terlebih dahulu di semua sektor untuk diinventarisir baru kita bsa mencari solusi yang the best solution," tandasnya.

Share this Post:
Tim Pantau
Penulis
Nani Suherni
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Ekonomi

Berita Terkait: