Forgot Password Register

Apindo Sebut Beberapa Kebijakan Pemerintah Timbulkan 'Distorsi' Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika) Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah perlu mengembangan iklim investasi yang kondusif. 

Ia menilai, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan parlemen dalam mengatur kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah sektor riil, bukan justru sebaliknya.

Baca juga: Ini Penjelasan Lengkap BI Soal Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

Hariyadi menambahkan, saat ini kebijakan pemerintah dianggap menghambat dan justru menimbulkan dampak terbalik terhadap perkembangan sektor riil dalam pertumbuhan ekonomi. 

"Sehingga kami mohon maaf kepada pemrintah bila dalam beberapa kebijakan yang diputuskan terpaksa kami berbeda pandangan dan menentangnya karena yang kami rasakan justru kebijakan tersebut dapat menghambat dan menimbulkan distorsi perkembangan sektor riil di ekonomi kita," ujarnya dalam acara Munas (Musyawarah Nasional) ke-10 Apindo di Hotel Grand Syahid, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Hariyadi mengatakan apa yang disampaikannya bertujuan untuk menumbuhkan dunia usaha agar semakin kuat. Menurutnya, pemerintah dapat silih berganti dengan kebijakan yang dipilihnya, namun pelaku usaha  akan selalu eksis memberikan kontribusi bagi negara.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Izin TKA Celah untuk Memperkuat Ekspor Indonesia

"Sedangkan, upaya untuk memperbaiki memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar," ungkapnya.

"Sehingga, jika terjadi kebijakan yang tidak kondusif bagi pelaku usaha maka dampaknya akan merugikan ekonomi dan masyarakat," imbuhnya.

Munas Apindo ke -10 dengan Tema Dunia Usaha Kuat Rakyat Sejahtera ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, juga Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More