Pantau - Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendorong adanya regulasi bongkar muat yang jelas guna mendukung iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha di sektor pelabuhan.
Wakil Ketua Umum Bidang Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan usaha yang stabil.
Ia mengatakan bahwa "Dengan adanya regulasi dan aturan yang jelas, kita ingin para pelaku usaha merasa nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya,".
Kadin Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion yang membahas pelaksanaan Ship to Ship Transfer di wilayah pelabuhan Indonesia.
Diskusi tersebut dilakukan karena muncul berbagai dinamika dalam kegiatan bongkar muat kapal, khususnya pada lokasi Ship to Ship Transfer di pelabuhan laut Indonesia.
Dinamika tersebut dinilai memengaruhi operasional pelabuhan, aktivitas kapal, serta berdampak pada pemangku kepentingan dan tenaga kerja.
Melalui forum tersebut Kadin mempertemukan kementerian dan lembaga terkait dengan para pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Forum diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan yang diperlukan serta menghasilkan langkah kebijakan yang konstruktif.
Kadin juga menekankan pentingnya menekan biaya logistik nasional agar Indonesia mampu bersaing dalam penyediaan rantai pasok global.
Hal tersebut terutama berkaitan dengan sektor energi seperti industri batu bara di wilayah Kalimantan.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Juswandi Kristanto menilai kegiatan bongkar muat harus dilakukan secara efisien untuk mengurangi waktu sandar kapal di pelabuhan.
Ia mengatakan bahwa "Bongkar muat itu harus dilakukan sebaik mungkin dengan waktu yang tepat sehingga dapat mengurangi waktu sandar kapal. Karena semakin lama kapal berada di pelabuhan, biaya yang ditanggung juga semakin tinggi dan itu akan membuat biaya logistik kita meningkat,".
Ia menambahkan perusahaan bongkar muat bersama tenaga kerja bongkar muat merupakan ujung tombak dalam kegiatan tersebut sehingga perlu peningkatan kualitas kerja di sektor tersebut.
Juswandi juga berharap tercipta persaingan usaha yang sehat tanpa praktik monopoli dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
Dari sisi ketenagakerjaan, Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Yuli Adiratna menekankan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.
Perlindungan tersebut mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja serta jaminan keselamatan kerja.
Selain itu perlindungan juga meliputi kepastian pengupahan serta pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat.
Yuli Adiratna mengatakan bahwa "Bagaimana memastikan setiap tenaga kerja yang bekerja di kegiatan bongkar muat memiliki kompetensi yang memadai serta mendapatkan perlindungan yang cukup, baik dari aspek keselamatan kerja, pengupahan, maupun pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat,".
Ia menambahkan perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja tetapi juga bagi keberlanjutan usaha di sektor pelabuhan yang menyediakan banyak lapangan kerja.
Sementara itu Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi Tri Aditya Putra menyatakan pemerintah terus mendorong perbaikan tata kelola koperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.
Ia mengatakan bahwa "Ke depannya diskusi seperti ini juga perlu melibatkan semua pihak, baik pemangku kepentingan, pelaksana di lapangan, maupun pihak terkait lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan masukan yang komprehensif dan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,".
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
