Forgot Password Register

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang Konpers Bawaslu (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Bawaslu menemukan 25 kasus politik uang di seluruh wilayah Indonesia selama masa tenang Pemilu 2019. Temuan itu berdasarkan patroli pengawasan Bawaslu sejak Sabtu 13 April 2019.

Komisioner Bawaslu Afifuddin menjelaskan, pengungkapan kasus-kasus tersebut atas koordinasi Bawaslu dengan polisi setempat.

"Sampai hari ini, sejak Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Badan Pengawas Pemilu sudah atau telah menangkap sebanyak 25 kasus politik uang. Ada pun total yang sudah didapat dari kejadian OTT di 25 kasus itu tersebar di 13 provinsi," kata Afif dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019). 

Baca juga: Jokowi: Usai Nyoblos di Gambir, Tidur, Lelah, dan Istirahat

Ia menambahkan kasus paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Masing-masing ditemukan lima kasus politik uang. 

Dari seluruh kasus, 22 di antaranya pelaku politik uang ditangkap oleh jajaran pengawas TPS dan pengawas pemilu. Sementara tiga kasus lainnya berdasarkan info dari polisi terlebih dahulu. Adapun tiga kasus itu berada di Karo, Purworejo, dan Papua.

"Barang bukti beragam. Mulai dari uang, deterjen, hingga sembako. Temuan uang paling banyak di kecamatan Tiga Inanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp190 juta," jelas Afif. 

Baca juga: Soal Pemilu Ulang di Sydney, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu

Afif menjelaskan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2 yaitu 'setiap pelaksanaan peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipindahkan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.

Sedangkan praktik politik yang dilakukan pada hari pemungutan suara pada pasal 523 ayat 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu di pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More