Forgot Password Register

Headlines

BI Tolak Statemen DP 0 Rupiah Terkait Kebijakan Pemprov DKI

Rumah KPR (Foto:Pantau.com/Fery Heryadi) Rumah KPR (Foto:Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Bank Indonesia melonggarkan syarat uang muka atau DP untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) rumah pertama. Dengan demikian, perbankan bisa memberikan syarat uang muka menurut perhitungannya, bahkan kemungkinan uang muka 0 persen.

Kebijakan DP 0 Rupiah ini, sempat dinilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan inisiatif dari dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Filianingsih Hendarta menilai kebijakan tersebut diambil dari bauran kebijakan Bank Indonesia bukan semata-mata dari satu aspek.

"Jadi kita katakan bahwa makroprudensial ini kembali lagi, kita lihatnya makro yang besar bukan dilihat satu-satu kepentingan-kepentingan. Kita lihat dari awal memang sudah tidak kita atur kita serahkan," ujarnya.

Baca juga: Studi: Orang Kaya Cenderung Pelit Menyumbang Dibanding Orang Miskin

Ia menilai kebijakan tersebut bukan kebijakan yang baru namun sudah ada sejak 2012 silam.

"Kita tahu kalau pemerintah itu dia punya kepentingan, dan kepentingan untuk masyarakat silakan saja direalisasikan, dan itu sudah terjadi 2012 jadi bukan sekarang, tetapi 2012 sudah bisa dilakukan," ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Bank Indonesia menempuh kebijakan pelonggaran makroprudensial dalam bentuk ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Ratio dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan dengan memperhatikan aspek prudensial.

Hal ini sebagaimana keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bank Indonesia pada tanggal 28-29 Juni 2018 lalu. Kebijakan LTV/FTV Bank lndonesia dianggap sebagai bagian dari bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi.

Melalui kebijakan ini, Bank lndonesia akan memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama sesuai dengan analisa bank terhadap debiturnya dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank.

Pada ketentuan LTV/FTV sebelumnya, pengaturan fasilitas kredit/pembiayaan pertama untuk rumah tapak ≤70m², rumah susun ≤21m², dan rukan/ruko telah diserahkan kepada masing-masing bank.

Pada kebijakan pelonggaran LTV 2018 ini, tipe rumah yang pengaturannya juga diserahkan kepada bank diperluas pada tipe rumah tapak dan rumah susun >70m² serta rumah susun tipe 22-70m².

Baca juga: Tengok Nih! Missy, Sapi Termahal di Dunia yang Harganya Bikin Syok

Dalam menetapkan besaran LTV kepada debiturnya tersebut, bank harus memperhatikan pula aspek prudensial dalam penerapannya, sehingga hanya bank yang memiliki NPL total kredit net < 5% dan NPL KPR gross <5% yang dapat memanfaatkan pelonggaran ini.

Sejak awal penerbitan ketentuan, kebijakan LTV/FTV Bank Indonesia telah mengecualikan program perumahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan kebijakan pelonggaran LTV/FTV saat ini, pengaturan LTV/FTV fasilitas kredit/pembiayaan pertama yang menjadi kewenangan masing-masing bank tidak hanya untuk rumah tapak ≤70m², rusun ≤21m², dan ruko/rukan, namun juga untuk semua tipe rumah tapak, rusun, ruko/rukan.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More