Forgot Password Register

Headlines

BPN Soroti Kecurangan Pengerahan ASN dalam Laporannya ke Bawaslu

BPN Soroti Kecurangan Pengerahan ASN dalam Laporannya ke Bawaslu Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Pantau.com/Rizky Adytia)

Pantau.com - Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya melaporkan dugaan pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dalam pemenangan capres, kepada Bawaslu RI.

"Tadi Ketua BPN dan Sekretaris BPN melaporkan salah satu dari lima materi, yakni tentang pelanggaran administratif terstruktur, sistematis dan masif yang pada pokoknya penggunaan ASN bagi pemenangan capres," kata Dasco di Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Petinggi BPN Sambangi Bawaslu (Lagi) Laporkan Kecurangan Pemilu

Dasco mengatakan meskipun ada lima materi yang akan dilaporkan, namun pelaporan tetap dilakukan satu per satu karena BPN masih menyempurnakan bukti-bukti atas laporan yang lain.

"Untuk bikin lima laporan sempurna kan memakan waktu. Kita tidak mau gegabah, mana yang sudah siap kita laporkan," jelas Dasco.

Bukti yang disertakan dalam pelaporan antara lain tangkap layar dugaan kecurangan, video hingga testimoni.

"Nanti sidang terbuka masyarakat bisa melihat. Dan BPN tidak akan melewatkan sedikitpun celah hukum untuk secara konstitusional melakukan langkah sesuai aturan hukum berlaku," jelasnya.

Laporan kecurangan sebelumnya juga telah dilakukan relawan IT BPN Prabowo-Sandi terkait hasil verifikasi data aplikasi penghitungan suara (Situng) KPU. Mereka menemukan sebanyak 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15.4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput.

Data-data kesalahan tersebut telah di-capture dan barang buktinya dibawa serta diserahkan kepada Bawaslu sebanyak 1 kontainer.

Kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur  5.826, Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296, dan Sulawesi Selatan 3.219.

Baca juga: Berbekal 5 Laporan Kecurangan, BPN Akan Sambangi Bawaslu Jumat Siang

“Ini kesalahannya sangat brutal. Batas toleransi kesalahan dalam sistem IT paling tinggi 0,1. Kami menemukan sampai 15.4 persen,” ujar Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More