Pantau.com - Pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna kembali dilakukan oleh China di mana kapal ikan dan kapal penjaga pantai miliknya diketahui masuk tanpa izin pada 19 Desember 2019.
Kapal-kapal China tersebut dinyatakan melakukan kegiatan tanpa izin atau illegal, unreported and uregulated fishing (IUUF) di Perairan Natuna, Indonesia.
Ditegaskan pula, secara yuridis China tidak memiliki hak apa pun atas sumber daya di wilayah teritorial Indonesia, termasuk di antaranya perairan Natuna. Oleh karena itu, Wapres meminta Pemerintah China menghormati kedaulatan Indonesia.
Ya, masalah perairan Natuna menyangkut Kedaulatan bangsa dan menjadi pertaruhan dan harga mati. TNI pun kini telah siaga di zona panas tersebut. Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL, adalah garda terdepan jika perang itu muncul.
Baca juga: 2 Kapal Kemenhub Patroli di Zona Panas Perairan Natuna
Anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)
Para pejuang bangsa itu tampak membersihkan senjata jenis HK-416 kaliber 5.56 mm usai melakukan pengamanan kunjungan Presiden RI Joko Widodo di KRI Usman Harun-359 yang bersandar di Faslabuh Lanal Ranai, Teluk Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Pemerintah mengerahkan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara.
Anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah China untuk segera menarik kapal mereka dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa harus ada konflik di antara kedua negara.
"China ini kan belum masuk ke wilayah teritorial kita. Untuk masuk ke ZEE itu harus pakai izin, tidak boleh mengambil ikan tanpa izin. Kita harapkan China menyadari itu, China menghormati aturan-aturan itu; sehingga kita harapkan dia keluar dari wilayah ZEE tanpa harus ada konflik," kata Wapres Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta.
Baca juga: Mahfud MD: Minggu Depan Saya ke Natuna!
Anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)
Dalam kunjungan kerjanya ke Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo ingin memastikan penegakan hukum hak berdaulat negara atas kekayaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
"Saya ke sini (Natuna) untuk memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di ZEE," kata Jokowi usai meninjau KRI Usman Harun-359, di Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Ia juga menegaskan, bahwa keberadaan Badan Keamanan Laut dan TNI AL beserta kapal perang TNI AL adalah untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar wilayah teritorial Indonesia.
- Penulis :
- Widji Ananta
