Pantau.com - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) menilai sebagian besar visi misi tentang isu hukum dari dua paslon presiden dan wakil presiden mengambang dan tidak terukur. Kepala Bidang Humas DPP Ikadin Erwin Natosmal mengatakan visi misi merupakan kontrak politik antara paslon dengan masyarakat. Sehingga harus dibuat hati-hati.
"Visi misi merupakan kontrak Politik. Jadi harus hati-hati. Program harus lebih terukur. Jangan mengambang," katanya dalam diskusi dikawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/01/2019).
Menurut Erwin, kedua paslon harus menawarkan program yang mudah terukur. Sehingga bisa meyakinkan publik dalam menentukan pilihan.
"Kalau mau dukung KPK, ya jelaskan bentuknya apa? Prabowo-Sandi menyebutkan tidak akan intervensi politik kepada KPK. Itu kontrak politik. Jadi ketika ada masalah, ada intervensi kita bisa tuntut," ucapnya.
Baca juga: Kode Initiative: Jokowi dan Prabowo Tidak Konsen Isu Hukum
Ikadin juga menilai, lanjut Erwin, baik Jokowi juga Prabowo tidak serius dalam menawarkan program terkait isu hukum. Hal itu terlihat dari program yang bisa terukur tidak sampai 50 persen.
"Jumlah program hukum Prabowo yang terukur 47 persen. Sedikit lebih baik dari Jokowi, 46 persen," kata Erwin.
Baca juga: Ini Alasan TKN Jokowi-Ma'ruf Ragukan Komitmen Prabowo Perkuat Polri
Terkait isu hak asasi manusia (HAM), isu yang diangkat Prabowo dinilai lebih aktual dari Jokowi. Yakni mengenai kebebasan berekspresi, berorganisasi dan berpendapat. Namun masih terlihat tidak terukur dan secara kuantitas hanya 23 persen.
Sedangkan keunggulan Jokowi dalam isu HAM, kata Erwin, capres oposisi itu tetap memasukkan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan memiliki lebih banyak program dibanding Prabowo.
- Penulis :
- Rifeni
