Pantau Flash
PSG Tolak Tawaran Barcelona untuk Neymar
Amnesty International Desak Presiden Jokowi Ambil Alih Kasus Novel
BPPT: Gempa Megathrust Magnitudo 8,8 Berpotensi di Selatan Pulau Jawa
Wadah Pegawai KPK Kecewa dengan Hasil Investigasi TPF Kasus Novel
Penyuap Romahurmuziy Dituntut 3 Tahun Penjara dan Ditolak Jadi JC

Jelaskan Status Ma'ruf Amin, Bawaslu Turut Singgung Caleg Gerindra

Headline
Jelaskan Status Ma'ruf Amin, Bawaslu Turut Singgung Caleg Gerindra Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan PHPU (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan keterangannya terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 yang dilayangkan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yang mempermasalahkan keabsahan pencalonan cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin. 

Ketua Bawaslu RI, Abhan menjelaskan bahwa pada tahap pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2019, pihaknya tidak menemukan dan menerima laporan dugaan pelangggaran Pemilu terkait permasalahan status Ma'ruf Amin.

"Pada tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak terdapat Temuan dan/atau Laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu RI," kata Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Petitum Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf di MK: Tolak Permohonan 02 Seluruhnya

Abhan melanjutkan, Bawaslu telah menerima dokumen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tentang Tanda Terima dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. 

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian pendaftaran Bakal Pasangan Calon dinyatakan diterima dan dapat dilanjutkan ke tahap berikut. 

"Dari semua syarat yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, dari 7 syarat untuk syarat pencalonan semuanya telah diberi tanda checklist oleh KPU. Sedangkan untuk syarat bakal calon, dari 18 syarat yang harus dipenuhi, syarat ke 18 terkait 'keputusan pemberhentian bagi bakal calon berstatus' tidak diberikan tanda checklist," tuturnya.

Baca juga: Ajakan Baju Putih di TPS, Tim 01 Sebut 02 Pernah Lakukan Hal Serupa

Abhan pun menjelaskan terkait keheranan kubu 02 yang membandingkan status Ma'ruf Amin di Bank Syariah Mandiri dengan Mirah Sumirat yang pencalegannya dicabut lantaran masih terdaftar sebagai pegawai di perusahaan anak BUMN.

Menurut Abhan syarat calon dengan status karyawan BUMN, Bawaslu telah menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa proses pemilu terkait keberatan Partai Gerinda terhadap Keputusan KPU yang menyatakan bakal calon DPR Dapil VI Jawa Barat atas nama Mirah Sumirat tidak ditetapkan dalam daftar caleg tetap (DCT) anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dianggap sebagai pegawai BUMN.

Mirah Sumirat tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai karyawan dari anak perusahaan BUMN PT JLJ. 

"Putusan Bawaslu Nomor 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 menyatakan bahwa Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat atas nama Mirah Sumirat, Memenuhi Syarat sebagai calon anggota DPR RI Dapil VI Partai Gerinda. Bawaslu menilai Mirah Sumirat bukan karyawan perusahaan BUMN melainkan karyawan anak perusahaan BUMN," tandasnya.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Adryan Novandia
Reporter
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: