Forgot Password Register

Kasus Iklan Rekening Jokowi Dihentikan, Ini Tanggapan Kubu Prabowo-Sandi

Kasus Iklan Rekening Jokowi Dihentikan, Ini Tanggapan Kubu Prabowo-Sandi Ahmad Muzani (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani enggan menanggapi lebih jauh terkait keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menghentikan kasus iklan rekening Jokowi-Ma'ruf yang dipasang di salah satu media cetak meski dinyatakan melanggar oleh Bawaslu.

Muzani menilai, terkadang hukum hanya keras untuk digaungkan akan tetapi saat hukum itu diterapkan menjadi tak berdaya.

"Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak kecuali, kan saudara tau sendiri ya gitu lah kira-kira. Kadang-kadang hukum itu memang paling enak dipidatokan untuk orang lain tapi kemudian ketika hukum itu harus diperlakukan untuk diri kita lingkungan kita kemudian menjadi seperti tidak berdaya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Meski Dinilai Bawaslu Melanggar, Kasus Iklan Rekening Jokowi-Ma'ruf Dihentikan Polisi

Sekjen Partai Gerindra itu juga menyayangkan hal itu, pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan aturan kampanye secara jelas, yakni sejak 21 hari sebelum masa tenang. Hanya saja, menurutnya ada pihak ingin terburu-buru mencuri start kampanye.

Kendati begitu, ia menambahkan, bahwa pihaknya tetapi menghormati apapun yang menjadi keputusan baik dari Bawaslu maupun pihak Sentra Gakkumdu yang dalam hal ini yaitu kepolisian dan kejaksaan.

"Sudah ada jadwalnya kan. Tapi kemudian ada yang terburu-buru di media massa. Jadi enggak apa-apa. Itu aja yang dihormati dan dilaksanakan. Kan temponya panjang masalah kampanye di media massa," pungkasnya.

Baca juga: Bawaslu: Luhut dan Sri Mulyani Tidak Melakukan Pelanggaran Kampanye

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan hasil penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye berupa iklan rekening pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf yang terpasang di salah satu media cetak. Dalam penanganan ini sesuai prosedur dilakukan bersama sentra Gakkumdu.

Bawaslu menyimpulkan iklan tersebut melanggar karena telah dinilai mencuri start kampanye sebelum ditetapkan. Sementara Sentra Gakkumdu Kejaksaan dan Kepolisian menilai meski ditetapkan melanggar oleh Bawaslu iklan tersebut tak termasuk dalam tindak pidana pemilu.

Sementara hasil penyelidikan kepolisian dan kejaksaan menyimpulkan bahwa iklan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu. Sebab, dalam hal ini KPU belum mengeluarkan ketetapan mengenai jadwal iklan kampanye di media massa.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More