Forgot Password Register

Meski Dinilai Bawaslu Melanggar, Kasus Iklan Rekening Jokowi-Ma'ruf Dihentikan Polisi

Meski Dinilai Bawaslu Melanggar, Kasus Iklan Rekening Jokowi-Ma'ruf Dihentikan Polisi Konpers Bawaslu (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan hasil penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye berupa iklan rekening pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf yang terpasang di salah satu media cetak. Dalam penanganan ini sesuai prosedur dilakukan bersama sentra Gakkumdu.

Bawaslu menyimpulkan iklan tersebut melanggar karena telah dinilai mencuri start kampanye sebelum ditetapkan. Sementara Sentra Gakkumdu Kejaksaan dan Kepolisian menilai meski ditetapkan melanggar oleh Bawaslu iklan tersebut tak termasuk dalam tindak pidana pemilu.

Untuk diketahui sebelumnya, Bawaslu menerima dua laporan pada tanggal 18 Oktober 2018 dan 20 Oktober 2018 terkait iklan rekening Jokowi-Ma'ruf di media cetak. Iklan tersebut dianggap telah melanggar tindak pidana pemilu pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Bawaslu berdasarkan hasil kajian menyimpulkan bahwa iklan di Harian Media Indonesia edisi Rabu, 17 Oktober 2018 merupakan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU nomor 32 Tahun 2018," ujar Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo saat jumpa pers di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Baca juga: Dampak 'Tampang Boyolali': Prabowo Dilaporkan ke Bawaslu

Sementara hasil penyelidikan kepolisian dan kejaksaan menyimpulkan bahwa iklan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu. Sebab, dalam hal ini KPU belum mengeluarkan ketetapan mengenai jadwal iklan kampanye di media masa.

Padahal dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan, iklan di media massa cetak, media massa elektronik dan internet dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, dari 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

Kendati begitu kepolisian dan kejaksaan tak bisa menindaklanjuti lantaran menurutnya KPU belum secara resmi menetapkan masa kampanye di media massa. Sementara untuk instrumen hukum yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan terkait hal ini, yaitu Pasal 492 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, menyebutkan bahwa pelanggaran kampanye berupa kampanye di luar jadwal, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

"Dari unsur pasal yang ada, kalau penyidik tentu bicara unsur pasal, sampai saat ini KPU belum mengeluarkan jadwal kegiatan kampanye, yang dalam pemeriksaan dari KPU, berarti akan, nanti akan diterbitkan jadwal kampanye, termasuk dari media elektronik maupun media cetak," kata Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Kombes Djuhandani, yang juga hadir saat jumpa pers bersama Bawaslu.

Baca juga: Ucapan 'Tampang Boyolali' Tuai Kontroversi, Ini Tanggapan Prabowo

Untuk itu Sentra penegakan hukum terpadu yang dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan memutuskan untuk menghentikan tindak lanjut pelaporan kasus tersebut. Hal itu dilakukan karena kurangnya unsur hukum untuk menindaklanjuti kasus iklan rekening itu.

Sekadar informasi sebelumnya Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 tersebut disinyalir melakukan curi start kampanye dengan beriklan di media massa. Padahal, metode kampanye iklan baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

Iklan tersebut dimuat dalam surat kabar Media Indonesia yang terbit Rabu (17/10/2018). Dalam iklan itu tertulis 'Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia', dengan gambar Jokowi dan Ma'ruf disertai angka 01 sebagai nomor urut pasangan calon. Dalam iklan juga tertera nomor rekening untuk penyaluran donasi dan sebuah nomor ponsel.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More