Forgot Password Register

Kasus Suap Meikarta, KPK: Anggota DPRD Bekasi Kembalikan Uang Pelesiran ke Thailand

Kasus Suap Meikarta, KPK: Anggota DPRD Bekasi Kembalikan Uang Pelesiran ke Thailand Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga menerima pembiayaan jalan-jalan ke Thailand terkait kasus suap proyek Meikarta, mulai mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut pengembalian uang rata-rata senilai Rp9-11 juta per orang.

"Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga hanya menerima pembiayaan jalan-jalan ke Thailand telah mulai mengembalikan uang pada KPK dengan jumlah variatif, antara Rp9-11 juta per orangnya," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/01/2019).

Baca juga: Periksa Lima Anggota DPRD Bekasi, KPK Konfirmasi Soal Plesiran ke Thailand

Febri menambahkan jumlah tersebut belum termasuk biaya untuk keluarga anggota DPRD Bekasi yang ikut jalan-jalan. Namun Febri enggan mengungkapkan identitas para anggota DPRD yang mengembalikan uang tersebut. 

"Jadi jika berangkat sekeluarga, tinggal dikalikan per orang dari jumlah tersebut," jelasnya.

KPK menduga jalan-jalan itu dilakukan selama tiga hari dua malam, dan pembiayaan tersebut digunakan untuk tiket pesawat juga uang saku.

"Anggota DPRD dan keluarga diduga mendapatkan paket tour 3D2N (3 day 2 night) ke Pattaya,Thailand yang meliputi tiket, akomodasi, dan uang saku," ucapnya.

Baca juga: Kasus Suap Meikarta: KPK Sebut Beberapa Anggota DPRD Bekasi Dibiayai 'Plesiran' ke Thailand

Beberapa waktu lalu KPK juga menerima pengembalian uang dari dua orang unsur pimpinan di DPRD kabupaten Bekasi dengan total mengembalikan Rp180 juta. KPK kembali mengingatkan para anggota DPRD Bekasi yang merasa pernah menerima uang atau ikut dalam perjalanan ke Thailand itu untuk bersikap koperatif. 

"KPK mengingatkan agar para saksi di kasus ini, khususnya anggota DPRD agar bersikap koperatif dan jujur. Karena ada risiko hukum yang cukup berat jika saksi memberikan keterangan palsu. Ancaman pidana 3-12 tahun, diatur pada Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi," tegas Febri.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More