Pantau.com - Koalisi Prabowo-Sandiaga menolak DPT yang sudah dirilis KPU untuk Pemilu 2019. Menurut pihaknya dari DPT itu masih ditemukan banyak kejanggalan termasuk adanya 25 juta data pemilih ganda untuk Pemilu 2019 mendatang.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta kepada Koalisi Prabowo-Sandiaga untuk membuktikan jika memang ditemukan data ganda sebanyak 25 Juta.
Baca juga: Parpol Koalisi Prabowo-Sandiaga Tolak DPT Pemilu 2019 yang Dirilis KPU
"Saya ingin menanggapi kalau memang itu (ada), berikan buktinya. Jadi jangan berstatment berbasis katanya-katanya. Berikan saja buktinya mana 25 juta yang berganda itu. Minimal dengan random sampling, gitu dong," ucap Arsul di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, (4/9/2018).
Meski begitu, anggota Komisi III DPR RI itu menghargai jika koalisi Prabowo-Sandi akan melakukan penolakan terhadap sidang pleno di KPU terkait DPT untuk Pemilu 2019. Ia menilai jauh lebih baik jika hal itu dilakukan pengecekan ulang apakah benar angka tersebut yang menjadi temuan Koalisi Prabowo-Sandiaga itu.
"Kan sebenarnya begini, jumlah DPT nya berapa, kemudian dikaitkan dengan data sensus kependudukan berapa jumlah umur segala macam. Mungkin engga ada 25 juta itu? Jangan-jangan 2.500 atau 25 ribu," imbuhnya.
Sebelumnya, Empat sekjen partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 menggelar pertemuan tertutup di hotel The Capitol SCBD, Jakarta, Senin malam, 3 September 2018.
Baca juga: Gerindra: Isu 25 Juta Pemilih Ganda Bukan Strategi Kampanye
Dari hasil pertemuan itu parpol koalisi Prabowo-Sandi bersepakat untuk menolak jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 185 juta yang sudah dirilis KPU.
“Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda yang tersebar di beberapa daerah pemilihan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 3 September 2018 .
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
