Forgot Password Register

Komnas HAM Minta Pemerintah Jeli Susun Perpres Keterlibatan TNI Berantas Terorisme

 Prajurit TNI tengah berlatih tempur. (Foto: Antara/Spedy Paereng) Prajurit TNI tengah berlatih tempur. (Foto: Antara/Spedy Paereng)

Pantau.com - Komnas HAM menyebut pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diperhatikan dalam menyusun Peraturan Presiden mengenai diikutsertakan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Anggota Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, salah satu yang masih rancu dalam pelibatan TNI itu merupakan pada sistem akuntabilitasnya.

Baca juga: Fraksi PKS Desak Jokowi Terbitkan Perppu Pendukung UU Terorisme

Ia mencontohkan jika anggota TNI melakukan kesalahan saat bertugas menangani teroris maka harus ditegaskan apakah pengadilan militer atau pengadilan pidana yang akan memberikan hukuman. 

"Karena kalau terjadi pelanggaran oleh anggota TNI, mau dibawa ke mana? Ke pengadilan TNI atau pidana? Ini yang clear," ucapnya saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 26 Mei 2018.

Jika hal itu terjadi, ia menyarankan sebaiknya segala pelanggaran anggota TNI saat memberantas teroris tidak dilarikan ke pengadilan TNI. "Kami menolak kalau dibawa ke pengadilan TNI karena sifat hukumannya disiplin militer bukan konteks pada pelanggaran HAM," ucapnya. 

Baca juga: Disentil Komnas HAM Soal UU Terorisme, DPR Berikan Balasan

Secara umum Komnas HAM menyetujui keterlibatan TNI pada Kopasusgab yang tengah direncanakan. Namun yang lagi-lagi menjadi pertanyaan, kata Anam, kapan pasukan gabungan itu akan diturunkan dalam pemberantasan terorisme. 

"Selama belum ada keputusan Presiden itu tidak boleh digunakan. Dan keputusan presiden jangan hanya statement-statement, harus tertulis," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More