Pantau Flash
Catat! Ini Janji Menko Luhut Soal Solusi Masalah Sawit Indonesia
Menlu Iran: AS Tak Bisa Bikin Teluk Persia Kacau
Dari 20 Nama 4 Anggota Polri Lolos Profile Assessment Jadi Capim KPK
Dirut Jasa Marga Dukung Pemindahan Ibu Kota: Tol di Kalimantan Sudah Ada
Kapolsek Sukajadi Diperiksa karena Diduga Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

KPK Kembali Panggil Rizal Ramli sebagai Saksi Kasus BLBI Besok

KPK Kembali Panggil Rizal Ramli sebagai Saksi Kasus BLBI Besok Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jumat, 19 Juli 2019.

"Besok diagendakan pemeriksaan Rizal Ramli sebagai saksi dalam perkara ini dengan tersangka SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Sebelumnya, Rizal tidak memenuhi panggilan KPK pada Kamis, 11 Juli, dan meminta penjadwalan ulang untuk diperiksa sebagai saksi.

Baca juga: Dipanggil KPK Terkait BLBI, Kwik Kian Gie Mengaku Ditanya Soal Ini

Sjamsul yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) bersama istrinya, Itjih merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 10 Juni 2019. Sjamsul dan Itjih diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun.

Baca juga: KPK Layangkan Panggilan Kedua untuk Sjamsul Nursalim dan Istri

Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Share this Post:
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi
Category
Nasional

Berita Terkait: