Pantau Flash
BI Prediksi Turis Muslim Akan Capai 158 Juta Orang Tahun Depan
Utang Luar Negeri Indonesia Menjadi 395,6 Miliar Dolar AS
Tol Terpeka Digratiskan Selama Sebulan
Tol Terpeka Diklaim Jadi Jalur Produktif Pulau Sumatera-Jawa
Rupiah Menguat 20 Poin, Kini di Angka Rp14.058-14.120

Label dan Sertifikat Halal Tetap Diwajibkan dalam Importasi Hewan

Label dan Sertifikat Halal Tetap Diwajibkan dalam Importasi Hewan Pedagang daging sapi (Foto: Antara)

Pantau.com - Kementerian Perdagangan menegaskan, ketentuan pencantuman labeldan sertifikat halal tetap diberlakukan sesuai aturan perundangan. Pemerintah berkewajibanmelindungi konsumen muslim di dalam negeri yang merupakan mayoritas di Indonesia.

Kewajibanpencantuman label dan sertifikat halal sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 2 PP No. 31 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014, setiap produk yang masuk ke dalam wilayahNegara Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh lembagahalal dari luar negeri dan wajib diregistrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal sebelum produktersebut diedarkan di Indonesia," tegas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari WisnuWardhana dalam keterangan resminya.

Baca juga: Balasan 'Manis' China: 16 Produk AS Bebas dari Kenaikan Tarif Baru

Menurut Wisnu, pemenuhan jaminan halal juga dipersyaratkan ketika produk hewan akandiperdagangkan di dalam wilayah NKRI melalui kewajiban pencantuman label halal sebagaimana diaturdalam Pasal 10 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Pasal 2 Peraturan BPOM No.31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Kementerian Perdagangan juga mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yangmewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. Hal ini diatur dalam Permendag No.29 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) yang menyebutkan bahwa "importir dalammengajukan permohonan Persetujuan Impor harus melampirkan persyaratan Rekomendasi dariKementerian Pertanian".

Baca juga: Kenang BJ Habibie, Sri Mulyani: Beliau Jadi Presiden Waktu Ekonomi Sulit

Penerbitan rekomendasi pemasukan karkas, daging, dan atau olahannya ke dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia diatur di dalam Permentan No. 34 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir kalidengan Permentan No. 23 Tahun 2018, yang mempersyaratkan pemenuhan halal (untuk produk yangdipersyaratkan) untuk penerbitan rekomendasinya.

"Meskipun tidak mencantumkan ketentuan label dan sertifikat halal, Permendag 29 Tahun 2019 tetapmengatur persyaratan halal melalui persyaratan rekomendasi. Permendag No 29 Tahun 2019nantinya fokus mengatur tata niaga impor hewan dan produk hewan. Ketentuan ini sama sekali tidakterkait dengan sengketa yang dilayangkan oleh Brasil (DSS 484)," pungkas Wisnu dengan tegas.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: