Pantau.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte tengah diselidiki oleh PBB untuk kejahatan perang terhadap kemanusiaan dalam pemberantasan narkoba.
Seperti diketahui, sejak tiga tahun lalu Duterte berjanji untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Filipina dengan memberikan wewenang kepada polisi untuk membunuh pecandu atau pengedar narkoba.
Dikutip dari The Guardian, Selasa (9/7/2019), laporan baru Amnesty merinci bagaimana pembunuhan sistematis terhadap kaum miskin kota terus berlanjut dalam skala sedemikian hingga sekarang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Polisi akan mengeksekusi pelaku di lokasi lain, lalu kemudian di ditembak. Ditemukan bahwa TKP dirusak, bukti dibuat atau ditanam dan tidak ada pertanggungjawaban atas pembunuhan tersangka.
Baca juga: Akhirnya, Aksi Koboi Duterte Bakal Diinvestigasi PBB
Menurut laporan itu, pejabat setempat mendapat tekanan besar dari polisi untuk membuat sejumlah besar nama untuk dimasukkan ke dalam daftar pengawasan obat-obatan tanpa perlu memberikan bukti bahwa mereka menggunakan atau menjual narkoba dan tanpa proses hukum apa pun.
Wawancara Amnesty menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang tokoh-tokoh seperti Jovan Magtanong, ayah tiga anak berusia 30 tahun, yang ditembak dan dibunuh oleh polisi ketika dia tidur di samping anak-anaknya. Petugas kemudian mengklaim bahwa dia membawa obat terlarang dan senjata, yang disangkal oleh para saksi. "Mereka membunuhnya seperti binatang," kata seorang anggota keluarga kepada Amnesty.
Laporan Amnesty juga menyoroti bagaimana provinsi Bulacan, di daerah Luzon tengah, telah mengambil alih ibu kota Metro Manila sebagai "ladang pembunuhan paling berdarah negara" dalam perang narkoba.
Baca juga: Duterte: Jika Ada Pihak Memakzulkan Saya, Akan Dipenjarakan!
Pengadilan kriminal internasional (ICC) saat ini sedang melakukan penyelidikan awal sendiri apakah kematian dalam perang narkoba Duterte, dimulai ketika ia menjadi walikota kota Davao di Filipina pada tahun 1988.
ICC mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai “pelanggaran serius yang dilakukan sebagai bagian dari serangan skala besar terhadap penduduk sipil mana pun”.
Pengumuman penyelidikan membuat Duterte sangat marah sehingga dia menarik Filipina dari Statuta Roma, yang memberikan yurisdiksi ICC atas negara itu, tetapi pengadilan masih melanjutkan penyelidikannya.
- Penulis :
- Widji Ananta
