Pantau.com - Kasus pengaturan skor di sepakbola Indonesia sedang menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, satu per satu tersangka sudah ditetapkan oleh Satuan Tugas Anti Mafia Sepakbola yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Memang dari hasil penyidikan, Satgas begitu serius memerangi kasus yang begitu menggurita ini. Tak pelak, pengaturan skor ini dalam kaca mata hukum seperti apa? praktisi bidang hukum pidana, Mudzakir, menilai kalau match fixing termasuk dalam kejahatan lunak. Musababnya, sangat sulit melakukan pembuktian terhadap setiap dugaan pengaturan skor.
"Pengaturan skor ini masalah moral. Publik sendiri juga sangat sulit membuktikan hasil pertandingan tersebut sudah diatur hanya karena skor pertandingan berakhir 2-1," ujar Mudzakir.
Baca Juga: Mengetahui Isi Kepala 'Sang Pengatur Skor' Vigit Waluyo
"Berbeda dengan kasus suap seperti dalam perkara korupsi di mana penegak hukum bisa membuktikan kejahatan pelaku suap dengan data-data," tambahnya.
Karena itu, Mudzakir menilai Satuan Tugas Anti Mafia Sepakbola melakukan pendekatan persuasif kepada pemain, manajer tim, hingga perangkat pertandingan, apabila terbukti memanipulasi hasil pertandingan.
Menurutnya, hukuman yang bersifat personal untuk para pelaku lebih efektif. Seperti memberikan sanksi dua tahun kepada pemain bila terbukti terlibat berbuat curang untuk menentukan hasil akhir pertandingan. Selain melarang pemain turun ke medan pertandingan, hukuman berupa denda dan organisasi sangat efektif untuk mengurangi risiko pengaturan skor.
Baca Juga: IPW Desak Satgas Anti Mafia Bola Usut Politik Uang di Pertemuan PSSI
"Kalau dua tahun pemain dilarang bermain sepakbola, mau makan apa? saya kira hukuman-hukuman seperti itu sangat efektif," jelas pria yang merupakan pakar hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu.
Melihat situasi saat ini, PSSI memiliki peran penting melakukan pencegahan sekaligus sanksi bagi para pelaku match fixing. Karena, hukum pidana untuk pelaku dinilai bukan solusi mengatasi kecurangan di atas lapangan hijau.
"Polisi cukup melakukan pendataan dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada mereka. Peran organisasi seperti PSSI sangat penting untuk melakukan pencegahan, seperti memberikan pemahaman dan sanksi tepat untuk pelaku,"tukasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
