Pantau Flash
Imbas Perang Dagang, China Mulai Kurangi Impor Emas Hingga 500 Ton
OTT Yogyakarta: KPK Bawa 5 Orang ke Jakarta untuk Diperiksa
G7 Adakan KTT di Tengah Kepanikan akan Perekonomian Global
Redam Hoax Kerusuhan Papua, Kemkominfo Sempat Perlambat Internet
Efek Aksi Demo, Pemesanan Tiket Pesawat ke Hong Kong Turun 20 Persen

MK Tetapkan 3 Panel Hakim untuk Gugatan Sengketa Pileg

MK Tetapkan 3 Panel Hakim untuk Gugatan Sengketa Pileg Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan Mahakamah telah menetapkan tiga Panel Majelis Hakim Konstitusi yang akan memeriksa perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019.

"Pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh tiga Panel Majelis Hakim yang masing-masing terdiri atas 3 orang Hakim Konstitusi," ujar Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Panel pertama terdiri atas Anwar Usman selaku ketua, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Panel II diketuai oleh Aswanto, dengan anggota Saldi Isra dan Manahan M.P. Sitompul.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Mulai Tangani Gugatan Pemilu Legislatif 2019

Untuk Panel III diketuai oleh I Dewa Gede Palguna, dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. "Agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan akan diselenggarakan pada Selasa, 9 Juli, hingga Jumat, 12 Juli," jelas Fajar.

Untuk pemanggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dikatakan Fajar telah disampaikan kepada para pihak pada 2 Juli lalu.

Pada Senin, 1 Juli, MK telah meregistrasi 260 perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, dengan mencatat permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada para pemohon.

Mahkamah hingga akhir Mei menerima 340 permohonan perkara sengketa hasil Pileg, namun hanya 260 yang diregistrasi.

Baca juga: KPU Kumpulkan Bukti dalam Gugatan Pileg di MK

Jumlah 260 ini didapatkan setelah dalam verifikasi berkas permohonan yang dilakukan, Mahkamah menemukan sejumlah permohonan yang diajukan oleh partai politik yang sama dalam satu provinsi.

Dari 260 perkara yang diajukan, sebanyak 248 perkara diajukan oleh parpol dan 10 perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari enam provinsi.

Adapun batasan waktu bagi MK untuk menuntaskan perkara sengketa Pileg 2019 adapun 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam BRPK.

Sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2019, MK memiliki waktu untuk memutus perkara dimaksud paling lama pada 9 Agustus 2019. 

Share this Post:
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi
Category
Nasional

Berita Terkait: