Forgot Password Register

Penembakan Papua: DPR Kritik Pengamanan Pekerja di Daerah Rawan Konflik

Penembakan Papua: DPR Kritik Pengamanan Pekerja di Daerah Rawan Konflik Ilustrasi penembakan di Papua (Foto: Pantau.com/Amin H Al Bakki)

Pantau.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyayangkan adanya peristiwa penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 31 orang pekerja jembatan Trans Papua, Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua, pada 2 Desember 2018.

Nasir menilai seharusnya para pekerja di bawah naungan PT Istaka Karya yang sedang melakukan pembangunan jembatan mendapatkan perlindungan maksimal.

"Dan kami juga tidak begitu memahami dalam pengertian kenapa daerah-daerah yang masih ada kelompok-kelompok bersenjata para pekerjanya tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Penembakan Papua: Berhasil Teridentifikasi, Polisi Buru Pelaku

Nasir mengatakan, proyek-proyek strategis seperti di Papua perlu ada pengawasan dari aparat keamanan sehingga hal serupa tidak perlu kembali terjadi. Dirinya kemudian mendesak kepada aparat kepolisian maupun TNI untuk segera mencari tahu motif para pelaku melakukan aksi brutalnya tersebut.

"Nanti kemudian orang akan berspekulasi ada apa ini, apakah ini ada kelompok-kelompok tertentu, yang tidak mendapatkan gula pembangunan  di sana, dia mengganggu, atau memang ada murni bahwa itu adalah sebuah kelompok yang memang masih menuntut pemisahan mereka  dari NKRI," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. Pasalnya pada saat pemerintah tengah melakukan pembangunan di Papua justru hal itu terjadi.

"Jadi pertama ini adalah pukulan kepada kita yang luar biasa," imbuhnya.

Baca juga: Kata Presiden Jokowi Soal Insiden Penembakan di Kabupaten Nduga Papua

Politisi asal Sumbawa itu pun mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja infrastruktur. Ia pun meminta pemerintah menjelaskan terkait mekanisme perlindungan pekerja yang menjadi korban peristiwa tersebut. Sistem operasi intelijen dalam negeri juga dipertanyakan lantaran tidak berhasil mendeteksi adanya ancaman tersebut.

"Jadi pemerintah harus segera memberikan keterangan dan pemerintah harus segera mengambil tindakan yang memberikan penjelasan kepada publik bagaimana pemerintah menghadapi masalah ini," tandasnya. 

Sebelumnya kelompok kriminal separatis bersenjata yang diduga merupakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh 31 orang pekerja jembatan dari PT Istaka Karya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More