Forgot Password Register

Pergerakan Pemuda Malaysia Tuding PBB Salah Kaprah Soal ICERD

Pergerakan Pemuda Malaysia Tuding PBB Salah Kaprah Soal ICERD Bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). (Foto: Reuters)

Pantau.com - Pergerakan Pemuda Umno Malaysia menilai Konvensi Internasional PBB tentang Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Rasial (ICERD) bertentangan dengan hak istimewa Melayu.

"ICERD bertentangan dengan Konstitusi Federal tentang Hak Istimewa orang-orang Melayu, Bumiputera, kedudukan agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu," ujar Ketua Pergerakan Pemuda Umno Malaysia, Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki di Kuala Lumpur.

Asyraf mengatakan Pergerakan Pemuda Umno Malaysia, Dewan Pemuda Pas dan sejumlah LSM Ahad lalu telah melakukan rapat umum di Kuala Lumpur untuk menolak rencana Pemerintah Pakatan Harapan untuk meratifikasi ICERD.

Baca juga: Malaysia Ajukan Mekanisme Peradilan Internasional Terkait Kasus Rohingya

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dr Wan Azizah Wan Ismail, ketika ditanya mengatakan bahwa rencana untuk meratifikasi ICERD belum dibicarakan lagi.

"Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara fakta memang terdapat rencana dari pelbagai pihak dalam pemerintah untuk melaksanakan ratifikasi ICERD," katanya.

ICERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) adalah salah satu konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia. ICERD disahkan oleh PBB pada 1965 dan diterapkan pada 1969.

"Rencana ratifikasi ICERD bisa dilihat sebagai langkah pihak-pihak tertentu yang dominan dalam Pemerintah Pakatan Harapan untuk meletakkan dasar yang panjang dan terus menerus untuk menghapus ketentuan dalam Konstitusi Federal," katanya.

Baca juga: Simpan Foto ISIS, Seorang WNI Divonis Bersalah Pengadilan Tinggi Malaysia

Dia berpendapat usaha itu merupakan suatu ancaman luar jangka panjang secara halus kepada kedaulatan negara.

"Apa yang bisa dipahami, negara-negara yang meratifikasi ICERD akan memberi komitmen kepada penggunaan konvensi tersebut di negara masing-masing walaupun penerapannya masih tergantung kepada peruntukan undang-undang negara setempat," katanya.

"Persoalannya apakah terjadi diskriminasi ras di Malaysia sejak merdeka?. Pihak pemerintah, khususnya partai dalam pemerintah yang konon memperjuangkan hak bumiputera, perlu menyatakan pendirian tegas mereka dalam persoalan ini," katanya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More