Pantau Flash
Perkembangan Fintech Buat Bank-bank di China Pangkas Karyawan
Pengamat: Jika Tolak Pimpinan Baru, Pegawai KPK Sama Saja Berpolitik
Amerika Serikat Janji Tak Naikkan Tarif Mobil Jepang
Indonesia Hancurkan Filipina 4-0 di Kualifikasi Piala Asia U-16
Utang Luar Negeri Indonesia di Akhir Juli Naik 10,3 Persen

Permadi Gerindra Sebut Video Revolusinya Tidak Lengkap dan Dipotong

Permadi Gerindra Sebut Video Revolusinya Tidak Lengkap dan Dipotong Permadi saat ditanya wartawan di Polda Metro Jaya(Foto: Pantau.com/Rizky Adytia)

Pantau.com - Politikus Partai Gerindra, Permadi memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus ucapan 'revolusi' yang viral di media sosial. Menurutnya, video yang beredar itu tidaklah lengkap atau telah dipotong-potong.

Sebab, pada video yang sebenarnya atau versi lengkap terkait ucapan itu berdurasi 20 sampai 25 menit.

"Video itu tidak lengkap, saya sudah mendengarkan. Benar (berbicara soal revolusi), tapi tidak seperti yang di video," ucap Permadi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Politisi Gerindra Dicecar 21 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Makar

Menurutnya pernyataan yang mengandung kata 'revolusi' itu dilontarkan dalam kapasitasnya sebagai anggota lembaga pengkajian MPR.

"Saya diundang Fadli Zon untuk mendampingi berbicara di depan forum rektor, pembicaraan bersifat terbatas dan tertutup karena itu saya tidak tahu kalau dibuat video, disebarluaskan mungkin untuk menjerumuskan saya," kata Permadi.

Lebih jauh, terkait dengan pemeriksaan, kata Permadi, tim penyidik melontarkan belasan pertanyaan mengenai isi video itu. Bahkan, lantaran keterbatasan waktu, penyidik mengagendakan ulang pemeriksaan tersebut.

"15 pertanyaan dan dinyatakan belum selesai, saya juga bersedia untuk dipanggil lagi rencananya minggu depan, Senin depan (27/5/2019)," kata Permadi.

Baca juga: Ini Materi Pemeriksaan Politikus Gerindra Soal Kasus Dugaan Makar

Untuk diketahui, Permadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 9 Mei 2019 terkait ucapannya yang menyebut kata 'revolusi'. Laporan terhadap Permadi dilakukan oleh Politisi PDI P bernama Stefanus Asat Gusma dan Josua Viktor selaku Ketua Yayasan Bantuan Hukum Kemandirian Jakarta.

Laporan Stefanus diterima polisi dalam nomor laporan LP/2885/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum. Sementara laporan Josua diterima polisi dalam nomor laporan LP/2890/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum.

Untuk pasal yang diterapkan dalam kedua LP itu adalah pasal dugaan makar yang masuk dalam Pasal 107 KUHP dan 110 KUHP Junto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 4 Junto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Adryan Novandia
Reporter
Rizky Adytia Pramana
Category
Nasional

Berita Terkait: