Pantau Flash
Juan Cuadrado Perpanjang Kontrak Bersama Juventus hingga 2022
Terduga Pembobol Bank DKI Bertambah Jadi 41 Orang
Resmi! Bamsoet Nyatakan Maju Tantang Airlangga di Munas Golkar
UMK Kabupaten Karawang Lampaui UMP DKI Jakarta
Jokowi: Stop Belanja Alutsista Hanya Berorientasi Proyek

Pungutan Ekspor Bagi Minyak Sawit dan Turunannya Berlaku per 1 Januari

Headline
Pungutan Ekspor Bagi Minyak Sawit dan Turunannya Berlaku per 1 Januari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers mengenai pungutan ekspor produk CPO dan turunannya di Jakarta, Selasa (24/9/2019).(Foto: Antara/ Zubi Mahrofi)

Pantau.com - Pemerintah akan mengenakan pungutan ekspor bagi produk minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada 1 Januari 2020 seiring pelaksanaan mandatori biodiesel 30 persen (B30).

"Berlaku efektif per 1 Januari itu seiring dengan efektifnya pelaksanaan mandatori B30," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Menurut dia, ketika B30 berlaku nanti diproyeksikan penggunaan CPO akan mengalami peningkatan yang akhirnya mendorong harga naik.

"Penerapan B30 itu akan bertambah serapan volumenya sekitar 3 juta ton. Artinya kalau penggunaan naik, harga bisa meningkat," ucapnya.

Baca juga: Airlangga Tegaskan Berkat Biodiesel, RI Tak Perlu 'Mengemis' ke Negara Lain

Dengan demikian, potensi harga CPO untuk dikenakan pungutan cukup terbuka, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2019.

Dalam peraturan itu disebutkan, apabila harga CPO di atas 570 dolar AS per ton maka akan dikenakan pungutan terhadap CPO dan turunannya sebesar 50 persen dari pungutan penuh. Harga di atas 620 dolar AS terkena pungutan penuh 100 persen.

Untuk besarannya, nilai pungutan ekspor produk CPO 100 persen terkena tarif 50 dolar AS per ton. Sedangkan pungutan 50 persen, hanya sebesar 25 dolar AS per ton.

Namun, Darmin mengatakan peraturan itu belum dapat diberlakukan saat ini meski harga CPO per 20 September 2019 kemarin mencapai 574,9 dolar AS per ton. Hal itu dikarenakan harga CPO relatif belum stabil dan masih cenderung mengalami penurunan.

Baca juga: Disinggung Tekanan Minyak Sawit RI, Jawaban Kadin Uni Eropa Kok Malah...

"Kalau kita lihat fluktuasi harga per hari, trennya turun, kalau kami kenakan, harga pasti turun lagi. Artinya petani para produsen akan menerima harga yang lebih rendah. Atas dasar itu, maka kami memutuskan bahwa pungutan ekspor CPO belum diberlakukan. Namun, berlaku efektif per 1 Januari seiring efektifnya pelaksanaan mandatori B30," papar Darmin.

Ia mengatakan keputusan untuk menunda penerapan pungutan ekspor itu setelah mendapat saran dari Presiden.

"Disampaikan, Presiden menyarankan tidak dipungut dahulu. Melihat potensi harganya masih turun," katanya.

Intinya, Darmin menegaskan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya belum akan diberlakukan meski harganya berada di atas 570 dolar AS per ton, hingga pelaksanaan mandatori B30 efektif pada 1 Januari 2020.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: