Pantau.com - Puluhan ribu orang kembali turun ke jalan pada Minggu (16/6/2019) di Hong Kong menuntut pemimpin kota itu, Carrie Lam, mengundurkan diri usai dirinya menangguhkan undang-undang ekstradisi ke daratan China.
Melansir Reuters, Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, pada Sabtu, 15 Juni, telah menunda tanpa batas waktu RUU yang dapat mengirim orang ke daratan China untuk menghadapi persidangan. Hal itu diungkapkannya dengan kesedian dan penyesalannya.
Langkah tersebut adalah salah satu siklus politik yang paling signifikan oleh Pemerintah Hong Kong sejak Inggris mengembalikan wilayah itu ke dalam daratan China pada 1997, dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Lam untuk terus memimpin Hong Kong.
Baca juga: Unjuk Rasa Anti-UU Ektradisi China, Kantor Pemerintah Pusat HK Ditutup
Beberapa penentang amademen ektradisi mengatakan penangguhan tidaklah cukup dan menginginkan untuk segera dihapus, serta menuntut pemimpin Hong Kong itu mundur.
"Jika ia menolak untuk memo amademen kontroversial itu, itu tidak berati dia akan mundur. Dia akan tetap, dan kita akan tetap berdiri," kata anggota parlemen pro-demokrasi Claudia Mo.
Aksi protes ribuan rakyat Hong Kong tersebut merupakan protes paling keras dalam beberapa dekade sejarah Hong Kong. Kekerasan dan bentrokan antara demonstran dengan pihak kepolisian pada pekan lalu telah mencuri perhatian dunia internasional dan memaksa beberapa bank menutup cabang mereka.
Baca juga: Mengapa Rakyat Hong Kong Marah Soal UU Ekstradisi China?
Sementara itu, beberapa politisi Hong Kong mulai memindahkan kekayaan pribadi menyusul dengan hukum ekstradisi yang diusulkan, di mana kritikus memperingatkan hal tersebut dapat mengikis status internasional kota itu.
Sistem hukum independen kota tersebut dijamin dalam hukum yang mengatur kembalinya Hong Kong dari pemerintahan Inggris ke China pada 22 tahun lalu. Hal itu dilihat oleh komunitas bisnis dan diplomatik sebagai aset yang masih tersisa di tengah peramlahan dari Beijing.
Hong Kong diatur di bawah formula 'satu negara, dua sistem' sejak kembali ke Beijing, yang memungkinkan kebebasan tidak dinikmati di daratan China, tetapi tidak sepenuhnya memperoleh suara demokratis.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
