Pantau Flash
DPD RI Sebut Pilkada Bisa Kembali Dipilih oleh DPRD
127.462 Hektar Lahan di Kalimantan Hangus Terbakar Akibat Karhutla
BPJT Akan Pasang Alat Pengukur Berat Angkutan Barang di 8 Ruas Jalan Tol
Pertamina Terus Genjot Produksi Panas Bumi 1.877 MW
BNN: 90 Persen Kejahatan Jalanan Dilakukan Para Pengguna Narkoba

Tak Disangka, Begini Suara WNI di Australia Soal Jokowi 2 Periode

Tak Disangka, Begini Suara WNI di Australia Soal Jokowi 2 Periode Foto Jokowi-Ma'ruf yang dijual di Jatinegara (Foto: Antara)

Pantau.com - Sejumlah warga Indonesia di Australia yang pernah mendukung Presiden Joko Widodo melanjutkan dua periode tidak menunjukkan penyesalan terhadap pilihannya, meski mereka merasa kecewa.

1. Presiden Joko Widodo akan dilantik hari Minggu 20 Oktober 2019 yang juga akan dihadiri PM Australia

2. Sebagian warga merasa pemerintahan baru harus lebih perhatikan masalah pelanggaran HAM

3. Iklim investasi perlu difokuskan kembali agar menarik lebih banyak investor dari Australia

Banyak diantara mereka mengaku sebagai "pemilih yang rasional"', sehingga merasa perlu memberikan kritikan yang membangun kepada pemerintahan baru. Salah satunya adalah Suprapti McLeod, warga Indonesia di Canberra yang pernah aktif terlibat kampanye dukungan terhadap pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

"Saya kecewa," kata Suprapti, yang dikutip dari ABC News, Jumat (18/10/2019).

"Kekecewaan saya lebih disebabkan karena rencana perubahan sejumlah undang-undang soal KPK."

Suara Joko Widodo-Ma'aruf Amin menang telak di hampir seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Australia, saat pemilihan presiden RI berlangsung 17 April lalu

Antusias warga Indonesia di Australia untuk bisa mencoblos saat itu sangat tinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan banyak yang merasa kecewa karena tidak bisa memilih, seperti yang terjadi di Sydney.


Suprapti McLeod mengaku sebagai pendukung dan pemilih Jokowi yang rasional, sehingga meski kecewa masih berikan harapan. (Foto: Koleksi pribadi)

Bulan lalu, serangkaian unjuk rasa untuk menyampaikan kekecewaan atas "reformasi dikorupsi" dan tuntutan untuk pembatalan sejumlah RUU digelar di sejumlah daerah di Indonesia.

Aksi yang kebanyakan diikuti oleh mahasiswa dan pelajar tersebut berakhir ricuh dan menyebabkan puluhan pengunjuk rasa terluka.

Presiden Joko Widodo telah meminta DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP), karena belum "mendapat penjelasan yang komplit".

Baca juga: Kabinet Jokowi Sebaiknya Diisi Figur yang Tak Hanya Kuat, tapi Berkualitas


Aksi unjuk rasa menolak RUU KUHP di depan Gedung DPR RI Jakarta, awal pekan ini. (Foto: ABC News/Archicco Guiliano)

Amrih Widodo, warga Indonesia lainnya di Canberra mengatakan sosok Presiden Joko Widodo sebagai "pragmatis" dan masih "kurang memiliki visi dan kurang 'ngotot'"

Ia membandingkannya di tahun 2014, saat Presiden Jokowi membentuk kabinet pertamanya, yang pertama kali dihubunginya untuk konsultasi adalah KPK.

"Sekarang ia malah kemungkinan akan menyetujui undang-undang yang berpotensi melemahkan KPK," kata Amrih yang juga peneliti di School of Culture, History and Language di Australian National University.

"Dan menjadi sesuatu yang bersejarah dan aneh dengan masuknya Gerindra ke pemerintahan."

'Hak Asasi perlul lebih diperhatikan'


Sebagian warga mempertanyakan mengapa Prabowo Subianto merapat ke kekuasaan, bukannya menjadi oposisi.(Foto: Twitter/@jokowi)

Tapi Suprapti dan Amrih masih optimis jika pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo akan membawa perubahan.

Bagi Amrih, harapan terbesar adalah rakyat sendiri, setelah melihat banyaknya anak-anak muda yang menjalankan bisnis tapi tetap berkontribusi pada kegiatan sosial.

Sementara Suprapti mengatakan Jokowi harus tetap mendengarkan suara rakyat dan sebaiknya "tidak mengurus urusan pribadi" warganya dengan pengesahan RUU KUHP, yang mengandung peraturan soal perzinahan dan kumpul kebo.


Yuniar Aristia berharap persoalan HAM dan peradilan harus lebih banyak mendapat perhatian. (Foto: Koleksi pribadi)

Sepanjang tahun lalu, Indonesia telah dianggap kurang melindungi hak-hak warganya, terutama masalah intoleransi dan kebebasan mengeluarkan pendapat, seperti yang dilaporkan lembaga Human Rights Watch.

Karenanya menurut Yuniar Aristia, mahasiswi S3 Kriminologi di RMIT University, Melbourne, masalah hak asasi manusia perlu lebih diperhatikan oleh pemerintahan baru.

"Masalahnya sekarang banyak sekali penindakan atas kasus kriminal yang tidak disertai upaya preventif dari akar untuk mencegah kejahatan atau [tindakan] kriminal itu terjadi," ujarnya.

Baca juga: Imam Besar Istiqlal Titipkan Hal Ini ke Jokowi-Ma'ruf Lima Tahun ke Depan

Sejumlah nama telah dijatuhi pasal pencemaran baik saat mencoba mengkritik pemerintah atau pejabat, terutama menjelang Pemilihan Umum 2019, diawali dari perdebatan di jejaring sosial yang juga berujung pada perpecahan di kalangan pertemanan dan keluarga.

Karenanya bagi Hendro Fujiono, warga Indonesia di Australia Barat, membangkitkan semangat persatuan harus menjadi prioritas pemerintahan baru.

Hendro yang bekerja sebagai konsultan manajemen di kota Perth juga mengaku seringkali mengalami kesulitan untuk meyakinkan calon investor Australia untuk berinvestasi di Indonesia.

"Meningkatkan iklim berinvestasi yang baik dimulai dengan memiliki narasi yang jelas dan terfokus mengenai apa yang Indonesia tawarkan," ujarnya saat ditanya harapan pada Presiden Joko Widodo.


Hendro Fujiono berharap pemerintah tingkatkan iklim investasi agar lebih menarik banyak pebisnis Australia. (Foto: Koleksi Pribadi)

Presiden Joko Widodo telah diakui banyak warga dengan keberhasilannya dalam pembangunan, khususnya infrastruktur, tetapi sebagian masih merasa kualitas pembangunan terhambat oleh lemahnya sumber daya manusia.

"Yang harus ditingkatkan adalah kecerdasan sosial, masyarakat harus lebih banyak di-edukasi soal keuangan, cara mencari uang," kata Immanuel Bryan Kafa, mahasiswa Indonesia di Kaplan Business School, Sydney.

Presiden Joko Widodo akan dilantik pada hari Minggu (20/10/2019) yang juga dilaporkan akan dihadiri sejumlah pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Kehadiran Perdana Menteri Australia di pelantikan Presiden RI telah menjadi sebuah tradisi sejak pemerintahan PM John Howard yang datang ke pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Nasional

Berita Terkait: