Pantau Flash
Indonesia Buka Kantor Konsul Kehormatan Pertama di St Christopher dan Navis
Kapten Persija Akui Perubahan Pelatih Pengaruhi Performa Tim
Ada UU Pangan, Pengusaha Tekstil Pertanyakan Kapan Kemunculan UU Sandang
Di Tengah Krisis Boeing, Airbus Malah Tingkatkan Kerja Sama di China
Lebanon Bebaskan Satu Orang yang Dituduh Ingin Ledakkan Bandara Sydney

Uhuk! Orang Jokowi Sindir Pola Kerja di Pemerintahan Hambat Investasi

Uhuk! Orang Jokowi Sindir Pola Kerja di Pemerintahan Hambat Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong (Foto: Instagram/Thomas Lembong)

Pantau.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan pola kerja di pemerintahan yang tidak efisien menjadi salah satu kelemahan dalam mendongkrak pertumbuhan investasi dan kinerja ekspor Indonesia.

"Presiden dalam sambutannya menyampaikan akan saya pelajari, saya cari dimana kesalahannya. Buat saya, salah satu kelemahan yang cukup fundamental adalah pola kerja kita di birokrasi, di pemerintahan," kata Thomas dalam sambutannya di Rapat Kerja Kementerian Perdagangan yang digelar di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Thomas menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, Selasa (12 Maret 2019) mengeluhkan defisitnya neraca perdagangan, kekalahan investasi dari negara tetangga dan lemahnya ekspor.

Baca juga: Sering Dianggap Bangkrut, Segini Ternyata Uang BUMN Indonesia

Ia pun mengakui bahwa Indonesia masih kalah dan tertinggal baik dari segi investasi maupun ekspor dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Ia menyampaikan bahwa pola kerja pemerintahan masih seperti pola kerja di abad 20, yakni didominasi oleh rapat-rapat tatap muka dan surat menyurat yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Pola kerja seperti inilah yang ia nilai menjadi kelemahan dasar dari kinerja invetasi Indonesia.

Sementara itu, Singapura sejak dua tahun lalu sudah memanfaatkan aplikasi kolaborasi online yang menghubungkan 140.000 pejabat pemerintahan sebagai wadah untuk berdiskusi, harmonisasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Baca juga: Ritel di Mall Tutup, Mendag: Orang Tak Mau Lagi Buka-buka Rak

Oleh karena itu, BKPM pada Selasa (12 Maret 2019) meluncurkan aplikasi bernama Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi atau Kopi Mantap. Aplikasi ini menghubungkan 560 pemerintah daerah, 34 kementerian dan lebih dari 30 lembaga nonkementerian.

Tujuan aplikasi ini untuk memudahkan koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan melalui OSS yang sifatnya lintas kewenangan yang pengawalannya oleh Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten dan Kota.

"Saya yakin kalau kita tidak memodernisasi cara kerja kita, pola-pola kerja dengan era yang serba instan, kita tidak mungkin mengejar ketertinggalan dibanding negara tetangga. Yang kami luncurkan ini adalah bagian dari OSS," kata Thomas.

Share this Post:
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: