Pantau.com - Reklamsi tiga pulau di pesisir Utara Jakarta akan dilanjutkan pasca terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Keputusan tersebut mendapat kritik keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta.
Direktur eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan bahwa reklamasi pantai Utara di Jakarta bukan program pemerintah. Namun justru inisiasi kepentingan bisnis.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD DKI Sebut Langkah Anies Terbitkan IMB Salahi Prosedur
"Banyak yang bilang reklamasi program pemerintah, tidak ada itu. Reklamasi Jakarta adalah inisiasi 'bisnis', bukan ekonomi tapi bisnis. Insiatif bisnis modal yang kemudian difasilitasi negara," kata Tubagus dalam diskusi "Kala Anies Berlayar ke Pulau Reklamasi" di kantor Formappi, Jakarta, Minggu (23/6/2019).
Menurut Tubagus, kepentingan bisnis itu telah tertulis dalam Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) reklamasi Pantura pada September 2000. Tubagus mengatakan dalam pendahuluan Amdal itu disebutkan bahwa reklamasi untuk pemenuhan investasi bisnis.
"Bisnis itu bukan persoalan infrastruktur, Ada persoalan politik ekonominya," tambahnya.
Diakui Tubagus, persoalan reklamasi di Jakarta juga termasuk beban ekonomi tinggi yang telah terjadi sejak rezim orde baru. Kemudian pada tahun 1980-an, pemerintah telah mulai konsern pada krisis pesisir di Jakarta.
Menurut Tubagus, izin lingkungan dari reklamasi itu juga pernah mendapat penolakan dari Menteri Lingkungan Hidup era presiden Megawati, Nabiel Makarim. Dilanjutkan adanya protes dari masyarakat sipil dan nelayan.
Baca juga: Penerbitan IMB Lahan Reklamasi Jadi Polemik, Ini Penjelasan Anies
"Baru setelah itu rekalamsi dibawa menjadi urusan lingkungan hidup. Padahal tidak ada sama sekali rekalamsi itu menjawab krisis lingkungan hidup yang terjadi di sepanjang Utara Jakarta," tuturnya.
rn- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
