Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Misbakhun Bela Pemerintah Soal Penanganan Depresiasi Rupiah

Oleh Nani Suherni
SHARE   :

Misbakhun Bela Pemerintah Soal Penanganan Depresiasi Rupiah

Pantau.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian terkait guna mengatasi fenomena depresiasi pelemahan nilai mata uang rupiah dinilai sudah di jalur yang tepat.

Dalam rilisnya, Misbakhum menyatakan bahwa koordinasi kinerja antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini masih berada di jalur yang tepat.

"Kinerja kementerian atau lembaga selama ini sudah melakukan upaya yang memadai. Perhatikan BI yang melakukan upaya-upaya soal menaikkan 7-day repo rate," paparnya.

Baca juga: Lobi Amerika, CIPS: Diterima atau Tidak Pemerintah Harus Antisipasi

Ia juga mengingatkan bahwa BI kemudian berupaya melakukan langkah pelonggaran "loan to value" (LTV) terhadap uang muka sektor properti terhadap rumah pertama maupun rumah kedua.

Menurutnya semua itu adalah bagian dari relaksasi bagaimana menjaga jangan sampai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini terdepresiasi terlalu dalam.

Misbakhun juga mengingatkan relaksasi itu penting agar langkah kenaikan tingkat bunga acuan Bank Indonesia tidak menjadi beban di pasar.

"Koordinasi bukan hanya melaksanakan stabilisasi, namun juga melakukan relaksasi untuk mendorong pertumbuhan sehingga apa yang terjadi di pasar tidak terdistorsi terlalu dalam," ucapnya.

Baca juga: Catat! China Masih Jadi Negara Importir Terbesar di Indonesia

Untuk itu, masyarakat juga diminta bersabar dan dapat mempercayakan permasalahan tersebut kepada pemerintah.

Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan Indonesia perlu lebih keras lagi dalam menggenjot ekspor sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Meningkatkan nilai ekspor akan jauh lebih efektif daripada kebijakan berupa intervensi pasar yang sudah dilakukan sebelumnya," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Novani Karina Saputri di Jakarta, Selasa (10/Juni/2018).

Penulis :
Nani Suherni