Pantau - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menentang rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM dinilai akan menambah beban penderitaan rakyat.
"Terkait rencana pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, Fraksi Partai Demokrat menolak wacana tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil, agar jangan membebani masyarakat," kata Didi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/8/2022).
Anggota DPR dapil Jabar 10 (Ciamis, Kuningan, Banjar & Pangandaran) ini menjelaskan laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM yang juga akan menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.
"Dampak kenaikan BBM tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia," terangnya.
Ia menambahkan kenaikan BBM juga akan menimbulkan peningkatan angka pengangguran yang menambah tingkat kemiskinan Indonesia, serta mengganggu pemulihan daya beli. Tentunya hal ini akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19.
"Meskipun APBN mencatatkan dua surplus yakni neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia (NPI), namun kami Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak terlena dengan angka tersebut, mengingat faktanya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi hingga saat ini," ungkapnya.
Fraksi Partai Demokrat, tegas dia, mengingatkan pemerintah untuk menjaga inflasi dan menyiapkan skenario untuk mengantisipasi kemungkinan harga minyak dunia yang terus meningkat, serta memastikan agar subsidi energi baik BBM, LPG maupun listrik, tepat sasaran dan tepat guna.
"Mari bersama-sama merapatkan barisan agar Indonesia menjadi negara yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat!," pungkas Didi.
"Terkait rencana pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, Fraksi Partai Demokrat menolak wacana tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil, agar jangan membebani masyarakat," kata Didi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/8/2022).
Anggota DPR dapil Jabar 10 (Ciamis, Kuningan, Banjar & Pangandaran) ini menjelaskan laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM yang juga akan menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.
"Dampak kenaikan BBM tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia," terangnya.
Ia menambahkan kenaikan BBM juga akan menimbulkan peningkatan angka pengangguran yang menambah tingkat kemiskinan Indonesia, serta mengganggu pemulihan daya beli. Tentunya hal ini akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19.
"Meskipun APBN mencatatkan dua surplus yakni neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia (NPI), namun kami Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak terlena dengan angka tersebut, mengingat faktanya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi hingga saat ini," ungkapnya.
Fraksi Partai Demokrat, tegas dia, mengingatkan pemerintah untuk menjaga inflasi dan menyiapkan skenario untuk mengantisipasi kemungkinan harga minyak dunia yang terus meningkat, serta memastikan agar subsidi energi baik BBM, LPG maupun listrik, tepat sasaran dan tepat guna.
"Mari bersama-sama merapatkan barisan agar Indonesia menjadi negara yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat!," pungkas Didi.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
