Pantau.com - Presiden Republik lndonesia (RI) Joko Widodo dalam sidang paripurna Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 menyampaikan pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin.
"Pada tahun 2018, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)," ujarnya saat pemaparan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Baca juga: Pengangguran Terbuka Menurun, Jokowi: Pemerintah Tak Hanya Perhatikan Usaha Besar
Ia menambahkan, pada tahun 2019 pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.
"Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa," ungkapnya.
Sementara itu, program Bantuan Pangan nonTunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat.
"Pada tahun 2019, sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera," paparnya.
Baca juga: Kenaikan Impor Juli 62,17 Persen, Menko Darmin: Waduh Serem Amat
Sekain itu, ia mengatakan pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil.
"Serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
