Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, banyaknya anggaran yang hanya dihabiskan untuk rapat dan studi banding.
Ia memaparkan, ada sekitar 500 triliun rupiah anggaran di Kementerian/Lembaga untuk kemiskinan justru malah terserap sia-sia untuk dua kegiatan tersebut.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tapi tidak in line dengan target Pak Presiden," kata Anas, dikutip Sabtu (28/1/2023).
"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," lanjutnya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang.
"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya," ujar Anas.
Anas menegaskan, kini indeks nilai Reformasi Birokrasi (RB) pada Kementerian/Lembaga akan mengacu pada dampak di masyarakat.
Ia mencontohkan, dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan.
"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas," ujarnya.
Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir.
"Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar," pungkasnya.
Ia memaparkan, ada sekitar 500 triliun rupiah anggaran di Kementerian/Lembaga untuk kemiskinan justru malah terserap sia-sia untuk dua kegiatan tersebut.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tapi tidak in line dengan target Pak Presiden," kata Anas, dikutip Sabtu (28/1/2023).
"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," lanjutnya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang.
"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya," ujar Anas.
Anas menegaskan, kini indeks nilai Reformasi Birokrasi (RB) pada Kementerian/Lembaga akan mengacu pada dampak di masyarakat.
Ia mencontohkan, dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan.
"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas," ujarnya.
Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir.
"Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
