Pantau – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa data yang kuat akan menjadi dasar untuk mewujudkan visi Asta Cita dan Indonesia Emas 2045.
Rachmat menekankan bahwa data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang komprehensif sangat penting untuk keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik yang lebih baik. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan data ASN yang akurat akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia.
Peran BKN dalam Penguatan Sistem Merit
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, juga turut memberikan penjelasan mengenai peran penting BKN dalam memperkuat sistem merit, manajemen talenta, dan modernisasi regulasi ASN. Menurut Zudan, keberhasilan reformasi birokrasi juga bergantung pada pengelolaan ASN yang berbasis merit dan talent management yang baik.
Jumlah ASN di Indonesia
Pada 1 November 2025, Indonesia tercatat memiliki 5.588.245 ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian besar ASN ini adalah tenaga fungsional, seperti guru dan tenaga medis, yang berperan penting dalam pelayanan publik.
Peningkatan Kinerja ASN Berdampak pada Ekonomi
Zudan Arif Fakrulloh menambahkan bahwa penataan ASN yang baik berperan dalam mempengaruhi ekonomi Indonesia, termasuk dampaknya terhadap inflasi, deflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan ASN yang memiliki kinerja optimal, sektor publik dapat lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Kebijakan Prioritas dalam RPJMN 2025–2029
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, BKN berperan penting dalam mendukung reformasi birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Zudan menyatakan bahwa penguatan integritas dan disiplin ASN adalah prioritas dalam mendukung stabilitas negara.
Pemanfaatan Teknologi untuk Penguatan Kinerja ASN
Bappenas dan BKN juga berencana untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) guna memperkuat kinerja pejabat fungsional di berbagai bidang. Rachmat Pambudy menilai bahwa teknologi akan mempercepat transformasi birokrasi dengan menyediakan alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ASN.
Pembentukan Task Force untuk Percepatan Reformasi
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan tersebut, Menteri Rachmat Pambudy mengusulkan pembentukan sebuah task force yang akan mendalami dan mengkoordinasikan penguatan manajemen ASN. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses transformasi birokrasi dan memastikan bahwa reformasi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
