Pantau - Publik mengancam tidak akan membayar pajak akibat kekecewaan terhadap gaya hidup pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang hedonisme.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini berpendapat, hal ini bisa mengancam demokrasi Indonesia. Terlebih lagi, rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia masih rendah.
"Jika dibandingkan Thailand, tax ratio kita hanya setengahnya, apalagi dibandingkan negara-negara Eropa. Jadi ini alarm bahaya," paparnya kepada Pantau.com, Kamis (2/3/2023).
Baca Juga: Kepercayaan Publik Anjlok kepada Ditjen Pajak, Ekonom: Alarm Tanda Bahaya!
Didik berpendapat, kontribusi masyarakat terhadap pendapatan negara melalui pajak mencapai ribuan triliun rupiah. Jika mereka tak mau lagi membayar pajak, maka hal ini sangat membahayakan negara.
"Ini bahaya, jika ada yang menggerakkan pembangkangan (untuk tak bayar pajak), bisa repot pemerintah," lanjutnya.
Sebelumnya, ancaman untuk tak bayar pajak dilontarkan oleh mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj usai menjenguk David di RS Mayapada, Selasa (28/2/2023) lalu.
Baca Juga: Dirjen Pajak Temui Ketum PBNU, Takut Rakyat Tak Mau Bayar Pajak?
Saat itu, ia mengaku pernah menyerukan gerakan tak bayar pajak kepada warga Nahdliyin sebagai respons atas kasus Gayus Tambunan di tahun 2012 silam.
"Kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," kata dia.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini berpendapat, hal ini bisa mengancam demokrasi Indonesia. Terlebih lagi, rasio penerimaan pajak (tax ratio) Indonesia masih rendah.
"Jika dibandingkan Thailand, tax ratio kita hanya setengahnya, apalagi dibandingkan negara-negara Eropa. Jadi ini alarm bahaya," paparnya kepada Pantau.com, Kamis (2/3/2023).
Baca Juga: Kepercayaan Publik Anjlok kepada Ditjen Pajak, Ekonom: Alarm Tanda Bahaya!
Didik berpendapat, kontribusi masyarakat terhadap pendapatan negara melalui pajak mencapai ribuan triliun rupiah. Jika mereka tak mau lagi membayar pajak, maka hal ini sangat membahayakan negara.
"Ini bahaya, jika ada yang menggerakkan pembangkangan (untuk tak bayar pajak), bisa repot pemerintah," lanjutnya.
Sebelumnya, ancaman untuk tak bayar pajak dilontarkan oleh mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj usai menjenguk David di RS Mayapada, Selasa (28/2/2023) lalu.
Baca Juga: Dirjen Pajak Temui Ketum PBNU, Takut Rakyat Tak Mau Bayar Pajak?
Saat itu, ia mengaku pernah menyerukan gerakan tak bayar pajak kepada warga Nahdliyin sebagai respons atas kasus Gayus Tambunan di tahun 2012 silam.
"Kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," kata dia.
- Penulis :
- Aditya Andreas
