HOME  ⁄  Ekonomi

Pemerintah Ungkap 5 Fokus Belanja Dalam RAPBN 2019

Oleh Nani Suherni
SHARE   :

Pemerintah Ungkap 5 Fokus Belanja Dalam RAPBN 2019

Pantau.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 menetapkan fokus utama kepada empat hal.

Yakni, peningkatan investasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi daerah dan reformasi birokrasi melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor.

Baca juga: Kerap Dikritik Soal Utang, Pengamat: Pemerintah Jangan Baper! 

"Keempat fokus utama tersebut lantas dikombinasikan dengan kesinambungan fiskal melalui efisiensi dan inovasi pembiayaan anggaran dengan prinsip kehati-hatian menuju keseimbangan primer yang positif dan defisit yang semakin menurun yakni 1,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Rl), Askolani dalam diskusi RAPBN 2019 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Dalam seminar tersebut, Askolani menambahkan, keempat fokus RAPBN 2019 merupakan harmonisasi atas dua prioritas kebijakan fiskal 2019.

"Pertama, menjaga kesehatan fiskal agar produktif, efisien, memiliki daya tahan, dan berkesinambungan (sustainable). Kedua, mendorong iklim investasi dengan simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor," ungkapnya.

Baca juga: Begini Cara Pedagang Tempe 'Akali' Harga di Tengah Penguatan Dolar AS

Ia menambahkan, dari sisi belanja, pemerintah pusat mencanangkan lima fokus utama. Pertama, peningkatan investasi di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, vokasi, dan mempercepat rehab sekolah. 

"Kedua, penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan besaran manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)," ungkapnya.

Kemudian, menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Keempat, memperkuat reformasi birokrasi dengan mempermudah pelayanan publik dan investasi. Dan terakhir, menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi.

Penulis :
Nani Suherni