Pantau - Kebijakan belanja negara tahun 2024 akan diarahkan untuk memastikan pencapaian target penuntasan Proyek Prioritas Strategis dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, target belanja tersebut antara lain akan disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurutnya, penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa.
“Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif,” tutur Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (19/5/2023).
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah terus mendorong penguatan belanja yang lebih berkualitas (spending better) menjadi komitmen bersama.
"Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah," paparnya.
Ia melanjutkan, sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.
"Adapun kebijakan belanja negara akan diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output/outcome yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan," tandasnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, target belanja tersebut antara lain akan disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurutnya, penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa.
“Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif,” tutur Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (19/5/2023).
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah terus mendorong penguatan belanja yang lebih berkualitas (spending better) menjadi komitmen bersama.
"Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah," paparnya.
Ia melanjutkan, sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.
"Adapun kebijakan belanja negara akan diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output/outcome yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
