Pantau - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas tentang industri tekstil, Rabu (21/6/2023).
Dalam RDPU ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi mengungkapkan masih adanya sejumlah perusahaan tekstil yang merumahkan karyawannya tanpa kejelasan.
Awalnya, Ristadi mengkritik data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah pengangguran di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut tidak cukup valid karena hanya menghitung orang yang tidak memiliki pekerjaan.
"Survei data BPS, angka pengangguran masih di kisaran 5-7 persen. BPS itu (menilai) pengangguran betul-betul orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tapi anggota kami yang di-PHK, sekarang kerjanya serabutan," ungkapnya.
Dengan fakta tersebut, Ristadi meminta agar pemerintah turun langsung ke sejumlah perusahaan yang melakukan PHK massal dengan alasan pandemi COVID-19 lalu.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 36.000 anggota KSPN yang terkena PHK massal. Hal ini belum termasuk sekitar 10 ribuan karyawan yang masih menunggu kepastian karena dirumahkan.
"Yang lebih ironi lagi, ada 8.000 anggota kami di Sukoharjo di-PHK semuanya. Tapi coba ada 10 saja karyawan Pertamina yang di-PHK, DPR akan ramai bicara dan pemerintah akan cepat merespons," kritiknya.
Ristadi menambahkan, apabila hal ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial akibat PHK massal dan mengganggu iklim industri tekstil tanah air.
"Tidak hanya kebutuhan sandang nasional kita di-stok dari barang-barang luar negeri, tapi juga masalah pengangguran ini akan meledak," tandasnya.
Dalam RDPU ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi mengungkapkan masih adanya sejumlah perusahaan tekstil yang merumahkan karyawannya tanpa kejelasan.
Awalnya, Ristadi mengkritik data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah pengangguran di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut tidak cukup valid karena hanya menghitung orang yang tidak memiliki pekerjaan.
"Survei data BPS, angka pengangguran masih di kisaran 5-7 persen. BPS itu (menilai) pengangguran betul-betul orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tapi anggota kami yang di-PHK, sekarang kerjanya serabutan," ungkapnya.
Dengan fakta tersebut, Ristadi meminta agar pemerintah turun langsung ke sejumlah perusahaan yang melakukan PHK massal dengan alasan pandemi COVID-19 lalu.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 36.000 anggota KSPN yang terkena PHK massal. Hal ini belum termasuk sekitar 10 ribuan karyawan yang masih menunggu kepastian karena dirumahkan.
"Yang lebih ironi lagi, ada 8.000 anggota kami di Sukoharjo di-PHK semuanya. Tapi coba ada 10 saja karyawan Pertamina yang di-PHK, DPR akan ramai bicara dan pemerintah akan cepat merespons," kritiknya.
Ristadi menambahkan, apabila hal ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial akibat PHK massal dan mengganggu iklim industri tekstil tanah air.
"Tidak hanya kebutuhan sandang nasional kita di-stok dari barang-barang luar negeri, tapi juga masalah pengangguran ini akan meledak," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
