Pantau-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong realisasi dana desa untuk berkontribusi turunkan angka kemiskinan regional di wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD), melalui bantuan langsung tunai (BLT) desa.
DJPK Kemenkeu Adriyanto di Sorong, menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi penanggulangan kemiskinan, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata serta pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
"Prioritas utama penggunaan Dana Desa pada tahun ini adalah program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) Desa guna mewujudkan desa tanpa kemiskinan," jelas Adriyanto secara daring pada kegiatan workshop BPKP dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Provinsi Papua Barat Daya.
Prosentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten dan kota Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Kabupaten Maybrat prosentase angka kemiskinan sebesar 31,14 persen pada 2022, Kabupaten Sorong Selatan sebesar 18,48 persen di 2002, Kabupaten Tambrauw sebesar 32,45 persen, Kabupaten Raja Ampat prosentase angka kemiskinan sebanyak 17,32 persen, Kabupaten Sorong sebesar 27,58 persen, Kota Sorong sebesar 14,96 persen pada 2022.
"Program BLT menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa," kata Adriyanto.
BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa. "Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari," jelas Adriyanto.
Penyaluran BLT desa tahun anggaran 2023 di Provinsi Papua Barat Daya telah mencapai 99,89 persen kepada 938 desa dengan besaran alokasi BLT desa 2023 sebesar Rp174.333.497.250 dan realisasi sebesar Rp32.498.100.000.
DJPK Kemenkeu Adriyanto di Sorong, menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi penanggulangan kemiskinan, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata serta pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
"Prioritas utama penggunaan Dana Desa pada tahun ini adalah program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) Desa guna mewujudkan desa tanpa kemiskinan," jelas Adriyanto secara daring pada kegiatan workshop BPKP dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Provinsi Papua Barat Daya.
Prosentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten dan kota Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Kabupaten Maybrat prosentase angka kemiskinan sebesar 31,14 persen pada 2022, Kabupaten Sorong Selatan sebesar 18,48 persen di 2002, Kabupaten Tambrauw sebesar 32,45 persen, Kabupaten Raja Ampat prosentase angka kemiskinan sebanyak 17,32 persen, Kabupaten Sorong sebesar 27,58 persen, Kota Sorong sebesar 14,96 persen pada 2022.
"Program BLT menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa," kata Adriyanto.
BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa. "Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari," jelas Adriyanto.
Penyaluran BLT desa tahun anggaran 2023 di Provinsi Papua Barat Daya telah mencapai 99,89 persen kepada 938 desa dengan besaran alokasi BLT desa 2023 sebesar Rp174.333.497.250 dan realisasi sebesar Rp32.498.100.000.
- Penulis :
- Wirakusuma
