Kisruh Impor Beras , Siapa yang Butuh?

Pantau.com - Kisruh impor beras oleh Kementerian Perdagangan kembali memanas. Padahal sebelumnya, antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagang sempat berbeda argumen soal stok beras.

Kali ini, impor beras sebanyak 2 juta kembali mencuat ketika Dirut Bulog, Budi Waseso mengatakan, stok beras aman hingga 2019. Sehingga pemerintah tak perlu impor.

"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga, masa kita harus bertahan pada impor?," kata Budi Waseso, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Data Impor Beras Berbuntut Panjang, Jokowi Diminta Turun Tangan

Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.

Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk Beras Sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100 ribu ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.

"Saya ga mau lagi berpolemik mau atau tidak impor. Karena ada analisa tadi tidak perlu impor, maka kebutuhan sampai Juni 2019 aman," ungkapnya.

Baca juga: Pastikan Data Beras, Buwas: Sampai Juni 2019, Tidak Perlu Impor

Padahal sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito mengatakan kebijakan tersebut telah melalui keputusan rapat koordinasi. 

"Beras itu, sudah empat bulan yang lalu jadi impor beras itu 500 (ton), 500, 1 juta jadi itu sudah 4 bulan yang lalu dan itu sudah keputusan rakor jadi sudah tidak ada soal," ujarnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2018).

Dalam kesempatan lain Enggar juga menjelaskan izin impor beras yang diberikan kepada Perum Bulog bertujuan untuk stabilisasi harga dan menjaga inflasi tetap di level 3,5 persen.

"Kita bukan hanya semata-mata bicara Pemilu, kita bicara inflasi, bicara harga yang naik tidak mungkin kita biarkan. Bulan apa pun tidak mungkin dibiarkan karena kita akan tetap menjaga inflasi 3,5 persen," jelasnya.