Pantau – Subsidi kendaraan listrik yang sedianya diberikan secara terbuka untuk umum dinilai pakar sebagai ironi. Langkah pemerintah tersebut ditengarai demi kepentingan menolong industri sejenis di China yang sedang loyo.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengatakan China memberikan subsidi kendaraan listrik (EV) untuk mengembangkan dan membangun industri kendaraan listrik di negaranya.
“(Saat) industri (kendaraan listrik) sudah terbangun, kemudian subsidi dihentikan. Akibatnya, permintaan turun tajam hingga Mei 2023, turun 20,1 persen,” kata Anthony di Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Indonesia, sambung dia, kemudian diberdayakan. “APBN mulai mengalokasikan subsidi untuk kendaraan listrik, yang mayoritas berasal dari produksi pabrik China, untuk menopang industri China yang sedang turun?” tukasnya.
Menurutnya, Indonesia segera akan mengambil alih peran China dalam memberikan subsidi kendaraan listrik, yang mayoritas berasal dari pabrik Negeri Tirai Bambu itu. “Ironi!” timpal dia singkat.
Ia menegaskan, jumlah rakyat miskin dan stunting di Indonesia masih berlimpah. “Tapi (pemerintah) malah memberi subsidi untuk kendaraan listrik yang kebanyakan produksi pabrik asing!” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, mayoritas pembangkit listrik Indonesia masih banyak yang menggunakan energi kotor batu bara. “Sehingga, itu memperburuk emisi karbon,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemberian subsidi merupakan insentif yang sangat penting untuk membuka dan mengembangkan pasar kendaraan listrik. Kebijakan subsidi ini, bahkan, sebetulnya dilakukan oleh banyak negara.
“Banyak yang menyampaikan kenapa kita memberikan insentif kepada pembeli mobil listrik yang angkanya juga sangat besar. Seingat saya kendaraan bermotor Rp7 juta, mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain juga melakukan itu. Contohnya, Thailand memberikan subsidi kepada mobil listrik 68 (juta rupiah). Kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia,” ungkap Jokowi, dalam sambutannya di Hari Konstitusi dan HUT MPR RI, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/7/2023).
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menekankan kebijakan itu merupakan salah satu contoh kebijakan pemerintah yang adaptif dengan perubahan dunia yang sangat dinamis dan cepat. Pemberian subsidi, kata Jokowi, bisa mengundang investasi.
“Oh negara lain begitu, kita harus menyesuaikan lebih baik. Oh, kompetitor kita seperti itu, berarti kita harus bagaimana? Itu yang harus dirumuskan. Kita harus pelajari apa yang dilakukan oleh negara lain, dan kita harus adaptif. Jika competitor melakukan perubahan kebijakan, kita juga harus, dan kebijakan kita harus lebih baik dari mereka. Sehingga sekali lagi fleksibilitas itu sangat penting,” tuturnya.
Pemerintah, kata kepala negara, tidak boleh terbelenggu dengan aturan-aturan kaku yang menghalangi visi dan misi.
“Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif. Artinya menurut saya, aturan itu harus memberikan ruang fleksibilitas, sehingga kita bisa bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain. Karena di era kompetisi seperti sekarang ini, untuk bisa menang kita harus bisa lebih baik dibandingkan dengan competitor, dengan negara lain,” jelasnya.
Sejauh ini, subsidi motor listrik diberikan melalui skema 1 KTP berlaku untuk 1 motor listrik baru dengan jumlah subsidi masih sebesar Rp 7 juta. Pemerintah kemudian berencana mengubah sejumlah ketentuan terkait kendaraan listrik.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan membuka opsi penyaluran subsidi motor listrik tak hanya untuk UMKM, tapi akan diperluas alias terbuka untuk umum.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
- Editor :
- Ahmad Munjin
