TKN Prabowo-Gibran Tabuh Genderang Perang terhadap Oligarki Melalui Pajak

Pantau - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menabuh genderang perang melawan oligarki, mereka yang dominan memiliki sumber daya kekuasaan material alias wealth power. Perlawanan itu bakal digencarkan melalui pajak.

“Dulu Mas Anies (Capres nomor urut 1 Anies Baswedan) sering berbicara tentang (niatnya) akan melawan oligarki. Tapi, belakangan saya tak pernah dengar kata-kata oligarki itu (dari Anies). Bagi kami, kami (pasangan Prabowo-Gibran) ingin memajaki oligarki,” kata Erwin Aksa, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran dalam Talkshow Gen-Z Memilih ‘Pengusaha Indonesia Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri’ dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Kegiatan tersebut merupakan buah kerja sama antara IDN Times dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

Kemudian, sambung Erwin, dengan pajak tersebut, timnya jika Pasangan Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, akan memberikan insentif yang banyak kepada pengusaha pribumi, atau lokal, atau Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga tercipta keseimbangan, pemerataan dan keadilan. “Keadilan dan juga keberpihakan!” timpal Erwin.

Menurut dia, Indonesia memiliki banyak oligark yang menjadi subjek dari sistem oligarki. “Tapi bayar pajaknya berapa banyak? Lebih banyak pajak yang dibayar pekerja dan pegawai ketimbang pajak yang dibayarkan oligarki sebagai pemilik perusahaan. Nah, kami ingin memajaki mereka,” papar dia.

Lebih jauh dia menegaskan alasannya. Menurutnya, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang menyeimbangkan antara ekonomi kapitalis dan sosialis. “Kalau tidak, mereka menaruh uangnya masih di negara lain, sehingga pajaknya tak bisa kita kejar,” tukasnya. 

Erwin menegaskan, banyak oligark yang menggulirkan dananya di pasar aset kripto, saham, dan pasar mata uang, namun keuntungannya terkadang tidak diketahui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

“Banyak yang main kripto di sini? Banyak yang main saham enggak di sini? Banyak yang main foreign exchange enggak di sini? Keuntungannya kadang enggak ketahuan oleh Kementerian Keuangan sehingga banyak yang tidak transparan. Kami ingin membawa transparansi itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis target penerimaan pajak Rp1.818,24 triliun pada tahun ini dapat tercapai. Data Kemenkeu menunjukkan penerimaan pajak telah mencapai Rp1.523,7 triliun per Oktober 2023. Realisasi ini setara dengan 88,89 persen dari target sebelumnya yang dipatok Rp1.718 triliun.