Inflasi Pangan Harusnya Bisa Diantisipasi dengan Pendekatan Jangka Panjang

Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidy Auly, mengangkat isu inflasi pangan terutama dalam konteks beras, yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia.

Menurut Junaidy, penanganan masalah ini seharusnya memperhatikan pendekatan jangka panjang.

"Dalam menyelesaikan masalah inflasi pangan ini, seringkali hanya dilakukan pendekatan jangka pendek, seperti impor dan intervensi melalui operasi pasar serta pemantauan distribusi di tingkat pusat dan daerah saja," ujar Junaidi dalam keterangannya, dikutip Selasa (12/3/2024).

Dia menekankan perlunya penanganan inflasi pangan melalui pendekatan jangka panjang dengan sungguh-sungguh menerapkan manajemen pengendalian inflasi dan perbaikan dari hulu ke hilir, terutama terkait gejolak inflasi pada komoditas pangan.

"Kolaborasi dalam penyusunan kebijakan dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah menjadi kunci utama untuk mencapai efektivitas pengendalian inflasi pangan yang berkelanjutan," tambahnya.

Junaidy juga mencatat, meskipun pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia cukup solid, namun masih belum mampu mengantisipasi inflasi terutama dalam kenaikan harga beras di Indonesia saat ini.

"Apalagi Indonesia sebagai negara agraris yang dalam tiga tahun terakhir dianggap memiliki perekonomian yang cukup solid dan terkendali meskipun dihadapkan pada fluktuasi ekonomi global," ungkapnya.

Junaidy menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada Februari 2024 menyatakan bahwa kinerja APBN 2024 tetap kuat dan adaptif mengantisipasi risiko. 

Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat pada tahun sebelumnya dan neraca perdagangan masih surplus, namun gejolak inflasi pada makanan pokok berada pada kisaran yang cukup tinggi.

"Inflasi volatile foods berada pada kisaran 1,53 (mtm), 8,47 (yoy), atau 1,54 (ytd) sementara inflasi domestik yang relatif terjaga mencapai 2,57 (yoy)," tambahnya.

"Jadi, apalah artinya pertumbuhan ekonomi, surplus neraca perdagangan, dan kinerja APBN yang baik jika masyarakat Indonesia, yang hidup di negeri agraris, menghadapi masalah harga pangan yang tinggi dan stok pangan yang tidak mencukupi," pungkasnya.