Pantau - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara mengungkapkan, pembiayaan program kampanye presiden terpilih periode 2024-2029 akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBN 2025.
Selain itu, penyusunan APBN 2025 juga akan mencakup persoalan ekonomi terkini dan anggaran untuk bantuan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Amir setelah menghadiri Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan yang membahas Evaluasi Fiskal Triwulan I.
Salah satu agenda rapat adalah pembahasan capaian fiskal dan persiapan untuk pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.
"Tadi banyak pembicaraan terkait dengan kegiatan atau kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Presiden terpilih. Tentu itu juga akan menjadi bahan kita dalam menyusun APBN 2025 yang akan kita bicarakan dalam KEM-PPK dengan Menteri Keuangan dalam waktu dekat ini," kata Amir, Rabu (20/3/2024).
Selain itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pembahasan pembiayaan Program Makan Siang Gratis yang diusulkan oleh pemerintahan berikutnya belum termasuk dalam KEM-PPK 2025. Hal ini membantah anggapan bahwa program tersebut telah dibahas bersama pemerintah.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir, menyampaikan bahwa menurut Undang-Undang APBN tahun 2024, target penerimaan pajak adalah Rp1.988 triliun, dengan realisasi sampai tanggal 15 Maret mencapai Rp342 triliun atau 17,2 persen dari target.
Sementara itu, target penerimaan dari kepabeanan dan cukai adalah Rp321 triliun, dengan realisasi sampai tanggal 15 Maret mencapai Rp56,5 triliun atau 17,6 persen.
Kahar juga menjelaskan bahwa penerimaan negara bukan pajak hingga 15 Maret telah mencapai Rp93,5 triliun atau 19 persen dari target Rp492 triliun.
Dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar Rp2.467,5 triliun telah terealisasi sebesar 13,3 persen atau Rp328,9 triliun. Adapun realisasi transfer ke daerah telah mencapai 16,5 persen dari target Rp857,6 triliun.
- Penulis :
- Aditya Andreas
