Pantau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keheranannya terkait lamanya proses perizinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang bisa memakan waktu hingga 5-6 tahun. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Rabu (16/9/2024).
Dalam sambutannya, Presiden menyoroti besarnya potensi energi panas bumi di Indonesia yang mencapai 24.000 megawatt (MW), namun sayangnya belum dioptimalkan. “Seingat saya, saya sudah ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Peluangnya besar, banyak investor yang mencari energi hijau, tapi kenapa tidak berjalan cepat?” kata Jokowi.
Baca juga: Gus Halim Minta Pendamping Desa Fokus Tingkatkan Ekonomi Lokal
Jokowi menyebut bahwa salah satu penghambat utama pengembangan PLTP adalah proses perizinan yang sangat lama. Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan bahwa butuh waktu 5-6 tahun untuk menyelesaikan izin pembangunan PLTP.
“Untuk memulai konstruksi saja, perizinannya bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang harus segera dibenahi agar dari 24.000 MW yang baru dikerjakan 11 persen bisa segera berjalan,” tegas Jokowi.
Presiden juga menyoroti betapa sulitnya mempertahankan minat investor jika proses perizinan terlalu lama. "Kalau saya saja nggak kuat nunggu 6 tahun, apalagi investor. Banyak yang bilang saya sabar, tapi untuk nunggu selama itu, saya juga nggak kuat," ujar Jokowi berkelakar.
Jokowi kemudian menegaskan pentingnya mengoptimalkan potensi energi panas bumi Indonesia, yang menyumbang 40 persen dari total potensi dunia. Saat ini, hanya 11 persen dari potensi tersebut yang baru dimanfaatkan.
"Potensi sebesar 24.000 MW harus bisa dioptimalkan sebaik-baiknya untuk mendukung pengembangan energi hijau kita," ujar Presiden, menutup sambutannya dengan harapan proses perizinan bisa lebih efisien di masa mendatang.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
