Pantau - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk lebih waspada terhadap dampak PHK yang terjadi sepanjang tahun 2024.
Desakan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2025, Kamis (19/9/2024).
Dalam pemaparan indikator pembangunan 2025, Said mengungkapkan kekhawatiran terkait gelombang PHK yang telah mempengaruhi 32.064 pekerja, dengan hampir separuhnya berasal dari sektor tekstil.
Ia menekankan, pentingnya perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor yang mengalami penurunan signifikan dalam tenaga kerja.
"Banggar meminta pemerintah untuk mencermati dan mengatasi dampak dari PHK yang terjadi sepanjang tahun ini, terutama di industri tekstil," ujar Said.
Said juga menyoroti peningkatan tren pengangguran di kelompok pekerja paruh waktu. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Said melaporkan bahwa pada Februari 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03%.
Kesenjangan kemiskinan antara penduduk pedesaan dan perkotaan sangat mencolok, dengan tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11,79% dan di perkotaan sebesar 7,09%.
“Pemerintah harus memprioritaskan penanggulangan kemiskinan secara lebih insentif di daerah-daerah, untuk mengerem laju urbanisasi serta mendorong program kemandirian pangan nasional,” tegas Said.
Said juga menyoroti posisi Indonesia dalam Indeks Modal Manusia (IMM), yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.
Menurut data yang disajikan, IMM Malaysia dan Thailand masing-masing tercatat sebesar 0,61, sementara Vietnam mencapai 0,69.
Jika diandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki IMM antara 0,7-0,8, Said mengingatkan perlunya upaya lebih besar untuk mengejar ketertinggalan ini.
“Kita harus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar IMM Indonesia dapat setara dengan negara-negara peers kita,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Aditya Andreas
