Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan subsidi BBM.
Mufti menolak keras rencana penghapusan ojek online (ojol) dari daftar penerima subsidi BBM.
“Ingat, jangan sampai keputusan subsidi BBM diambil secara ngawur dan serampangan. Ini bisa memicu demo besar-besaran yang dampak ekonomi dan politiknya sangat besar dan sulit dikendalikan," kata Mufti di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Pernyataan ini menanggapi rencana Menteri Bahlil yang mengusulkan skema subsidi BBM tepat sasaran dengan mengombinasikan subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT).
Dalam skema tersebut, hanya kendaraan pelat kuning yang akan menerima subsidi BBM. Hal ini berarti pengemudi ojol tidak lagi berhak membeli BBM jenis Pertalite dengan harga subsidi.
Baca Juga: Alasan Menteri Bahlil soal Ojol Tak Terima BBM Subsidi: Gunakan Kendaraan Pribadi untuk Usaha
Mufti menegaskan bahwa ojol, dengan jumlah pengemudi mencapai lebih dari 4 juta orang, merupakan bagian dari transportasi umum yang berhak menerima subsidi BBM.
"Transportasi umum bukan hanya yang berpelat kuning, tetapi juga ojek online. Rencana ini sangat berbahaya," tegasnya.
Selain itu, Mufti menyoroti ketidakjelasan skema subsidi yang ditawarkan pemerintah, termasuk wacana menaikkan harga BBM subsidi.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi membuka peluang penyelewengan dan harus dikaji ulang untuk menghindari kerugian negara.
"Pemerintah terlihat gamang, maju-mundur dalam rencana pembatasan subsidi BBM. Skema yang tidak jelas ini justru akan merugikan rakyat, khususnya pengemudi ojol yang sangat bergantung pada subsidi BBM," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
