Pantau - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 terancam terhenti akibat anggaran yang masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya tidak memiliki dana yang bisa dieksekusi untuk proyek tersebut.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Dody menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN tidak hanya berada di pagu Kementerian PU, tetapi juga di Otorita IKN. Meski demikian, Kementerian PU masih bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek-proyek yang telah dikontrakkan sebelumnya, termasuk infrastruktur jalan akses menuju ibu kota baru.
Baca juga: Menteri PU Sebut Belum Belanjakan Anggaran IKN Tahun 2025
Selain itu, anggaran Kementerian PU pada tahun 2025 juga mengalami pemangkasan sebesar 80% sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Akibatnya, pagu anggaran Kementerian PU yang awalnya sebesar Rp110,95 triliun terpangkas menjadi Rp29,57 triliun.
Kendati mengalami pemangkasan anggaran besar-besaran, Dody mengaku tidak terlalu khawatir. Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap menjalankan tugasnya dengan maksimal dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.
"Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," ujar Dody.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan tambahan anggaran atau meminta pencairan dana yang masih diblokir. Menurutnya, jika upaya efisiensi sudah dilakukan secara maksimal dan anggaran masih kurang, maka Kementerian PU akan mengajukan permintaan tambahan dana kepada Presiden.
"Saya orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan, kalau sudah maksimal, kemudian tuntutan lebih besar, tinggal bilang, Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan yang bapak kasih saya tambahan dong, gitu aja. Tapi saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu," jelasnya.
Sebagai informasi, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp40,29 triliun untuk pembangunan IKN pada tahun 2024. Bahkan, pada akhir tahun lalu, kementerian ini sempat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp60,6 triliun untuk proyek IKN dan infrastruktur pendukung di 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp14,87 triliun direncanakan untuk pembangunan ibu kota baru.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
