Pantau - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 dilaporkan tekor alias mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun. Rasionya mencapai 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sri Mulyani mengungkapkan itu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Menurut Menkeu, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun. Angka ini mencapai 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp3.005,1 triliun.
Baca juga: Komisi II DPR Sebut Anggaran PSU Berjumlah Rp700 Miliar Diambil dari APBN
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun. Ini mencapai 9,7 persen dari target. Rinciannya, Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.
Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp76,4 triliun. Ini mencapai 14,9 persen dari target.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp127,9 triliun.
Baca juga: Pelatnas Panahan 2025 Dapat Kucuran Dana dari APBN
Sedangkan belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.
Dengan menghitung selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, terang Sri Mulyani, keseimbangan primer tercatat surplus Rp48,1 triliun.
Ia menjelaskan, keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
Akan tetapi, dia menggarisbawahi, realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp220,1 triliun. Realisasi itu setara 35,7 persen dari target APBN 2025.
Baca juga: Komisi XIII Setujui Efisiensi Anggaran 10 Mitranya
Menkeu juga mengakui terjadi penarikan pembiayaan yang cukup besar pada dua bulan pertama tahun 2025.
“Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar,” tuturnya.
Lebih jauh Menkeu menjelaskan, alasan pihaknya baru menyampaikan laporan APBN setelah menundanya selama sebulan.
Menurut Menkeu, pihaknya menunggu sampai data cukup stabil sebelum disampaikan kepada publik. Hal itu bertujuan untuk menghindari risiko misinterpretasi terhadap data-data yang disampaikan.
Baca juga: Pengamat Nilai Ada Potensi Kucuran APBN untuk Banten di Bawah Kepemimpinan Andra Soni
Asal tahu saja, APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
APBN KiTa secara historis selalu dilaporkan pada bulan setelah periode realisasi. Artinya, realisasi APBN Januari umumnya dilaporkan pada Februari, realisasi Februari dilaporkan pada Maret, dan seterusnya.
Kali ini, realisasi Januari hingga Februari 2025 disampaikan dalam satu waktu yang sama, yakni pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
- Editor :
- Muhammad Rodhi
