Pantau - Novita Hardini mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan utama dalam distribusi LPG 3 kilogram adalah penyalahgunaan subsidi. Seharusnya, LPG bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi rumah tangga prasejahtera dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya, sering kali gas bersubsidi dibeli oleh pelaku usaha menengah dan besar yang seharusnya tidak berhak mendapatkannya.
Selain itu, Novita juga menyoroti potensi kelangkaan LPG yang disebabkan oleh praktik penimbunan. Penimbunan ini tidak hanya menghambat akses masyarakat kecil terhadap LPG bersubsidi, tetapi juga menyebabkan lonjakan harga di pasaran. "Minimnya sistem pendataan yang akurat menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan penerima manfaat," ujarnya.
Langkah DPR dan Pertamina untuk Distribusi Lebih Efektif
Dalam kunjungan kerjanya ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya, Novita ingin mendengar langsung langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan distribusi LPG. DPR RI, menurutnya, akan terus mendukung kebijakan yang lebih efektif dalam pengawasan dan distribusi LPG bersubsidi.
Selain menyoroti masalah distribusi LPG, Novita juga mendorong penguatan hilirisasi energi serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam operasional Pertamina. Ia menegaskan bahwa target nol emisi karbon pada tahun 2026 harus lebih proaktif diwujudkan agar sektor energi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
"Dengan distribusi LPG yang transparan dan tepat sasaran, kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin. Selain itu, distribusi yang baik juga akan mempercepat transformasi industri energi menuju keberlanjutan," tambah Novita.
Ia berharap kunjungannya ke Pertamina dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat agar subsidi energi benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat kecil dan pelaku UMKM.
- Penulis :
- Pantau Community
