Bupati Demak: Dana Efisiensi Rp20 Miliar Dialihkan untuk Cegah Banjir dan Perbaikan Jalan

Pantau - Dana hasil efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebesar Rp20 miliar akan dialihkan untuk program normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur jalan guna mencegah bencana banjir.

Dana Efisiensi Difokuskan untuk Program Prioritas

Bupati Demak, Eisti’anah, menyampaikan bahwa dana sebesar Rp20 miliar berasal dari efisiensi sejumlah program kerja, terutama perjalanan dinas.

Dana tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yakni normalisasi sungai yang berpotensi menyebabkan banjir serta perbaikan jalan yang mengalami kerusakan.

Pernyataan ini disampaikan Eisti’anah usai menghadiri acara halal bi halal di Pendopo Satya Bhakti Praja Demak pada hari Selasa.

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur penghematan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Demak berhasil menghemat anggaran yang kini telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Masuknya dana ke dalam SIPD memastikan bahwa pelaksanaan program normalisasi sungai dan perbaikan jalan dapat dimulai tahun ini.

Fokus di Kawasan Rawan Banjir dan Rob

Eisti’anah menyebutkan bahwa titik-titik normalisasi sungai telah ditentukan, dengan prioritas utama di kawasan Sayung yang kerap mengalami banjir dan rob.

"Kami berkomitmen untuk memprioritaskan program normalisasi sungai dalam perencanaan pembangunan ke depan," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program secara terukur dan hati-hati karena sistem sungai saling terhubung antar wilayah.

"Hanya saja upaya normalisasi harus dilakukan secara terukur dan hati-hati, agar tidak menimbulkan dampak daerah lainnya karena saling terkait antar daerah," jelasnya.

Pemkab Demak juga telah menyampaikan persoalan banjir rob yang berdampak pada Jalan Raya Sayung - Semarang kepada Gubernur Jawa Tengah, dengan harapan mendapat dukungan penanganan yang lebih luas.

Penggunaan dana efisiensi ini sejalan dengan enam ketentuan dalam Surat Edaran Mendagri mengenai pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.