Pantau - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan rencana pemerintah untuk menyederhanakan aturan sektor perekonomian sebagai respons terhadap tarif resiprokal Amerika Serikat akan langsung memberikan perlindungan kepada industri domestik.
Fakhrul menilai bahwa deregulasi ekonomi akan sangat membantu memangkas biaya produksi menjadi jauh lebih rendah.
Deregulasi juga akan memberikan perlindungan bagi industri lokal agar mampu bersaing menghadapi kemungkinan membanjirnya produk impor murah.
"Deregulasi harus lebih elastis sesuai dengan tren pasar sekarang. Ini menjadi proteksi terhadap pelaku industri dalam negeri dan manfaatnya akan langsung terasa," kata Fakhrul.
Lima Langkah Fiskal dan Dukungan Insentif Pemerintah
Fakhrul memaparkan lima langkah kebijakan fiskal yang dapat diambil pemerintah dalam rangka deregulasi ini, yaitu menyederhanakan restitusi dan administrasi pajak yang setara dengan pengurangan tarif 2 persen.
Pemerintah juga disarankan menurunkan PPh impor dari 2,5 menjadi 0,5 persen untuk produk seperti elektronik, seluler, dan laptop.
Selain itu, Fakhrul menyebut pentingnya penurunan bea masuk pada produk asal Amerika Serikat dari 5–10 persen menjadi 0–5 persen.
Penyesuaian bea keluar minyak sawit mentah (CPO) bervariasi antara 0 hingga 25 persen juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing.
Fakhrul juga mendorong percepatan proses penerbitan kebijakan hambatan perdagangan (trade remedies) dari 30 hari menjadi 15 hari.
Di sisi lain, Fakhrul mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah menyalurkan berbagai insentif untuk memperbaiki daya beli masyarakat.
Insentif tersebut, menurut Fakhrul, mencakup dukungan untuk kebutuhan listrik dan energi yang memperkuat daya beli kelas menengah dan bawah.
Fakhrul menegaskan bahwa pemberian insentif ini menjadi bukti nyata berfungsinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyambut positif pelaksanaan Sarasehan Ekonomi pertama yang digelar pada Selasa (8/4), mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan ekonom yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Penyelarasan persepsi inilah yang diperlukan lewat sebuah Sarasehan. Setelah pertemuan kemarin, sekarang sudah clear bagaimana cara pandang beliau memimpin Indonesia dan kita juga sudah sampaikan apa yang menjadi perhatian dari sektor bisnis, we need to be on the same page," ujar Fakhrul.
- Penulis :
- Pantau Community
